Edisi 07-02-2017
Gaji Guru SMA/SMK Masih Tersendat


SEMARANG– Belasan ribu guru SMA/ SMK negeri di Jawa Tengah hingga kini belum menerima gaji dari pemerintah. Keterlambatan pencairan gaji itu lantaran masih dilakukan pendataan menyusul pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mengatakan, pemprov harus segera menuntaskan proses peralihan kewenangan SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke provinsi agar persoalan gaji tidak terlambat. Dia berharap urusan peralihan kewenangan SMK/SMA dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng bisa selesai 100% bulan ini.

“Gaji honorer sebesar UMK (upah minimum kabupaten/kota) sudah bagus. Tapi yang jadi persoalan, kapan cairnya. Kami mendorong pemprov agar segera menyelesaikan persoalan ini. Kasihan tenaga honorer, memilikitanggungjawabbesarnamun belum memperoleh haknya,” katanya di Semarang kemarin. Politikus Partai Gerindra Jateng ini mengatakan memang ada 110 itemyang harus diselesaikan pada peralihan pegawai PNS dan non-PNS SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.

Di antaranya rekening transfer gaji, pendataan latar belakang pendidikan, dan yang paling krusial adalah siapa yang menandatangani surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi tenaga honorer. Yudi mencontohkan, di Jawa Timur, yang menerima gaji dari pemprov adalah honorer yang diangkat oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Jikayangmengangkat sekolah ada kebijakan lain. “Siapa yang mengangkat, ini yang tidak bisa asal-asalan. Kriteria yang akan diakui pemprov yang seperti apa? Maka kami memberikan waktu sebulan (maksimal akhir Februari), dan harus selesai. Tapi lebih cepat lebih baik,” katanya.

Yudi berharap pemprov memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji lebih dulu. Perihal tambahan penghasilan untuk PNS, memang penting tapi lebih mendesak persoalan gaji. Anggota Komisi E DPRD Jateng lainnya, Muh Zen Adv meminta pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap diselesaikan tanpa meninggalkan permasalahan. Konsep perencanaan penggajian sebagaimana yang telah dirumuskan sudah menjadi solusi terbaik dan mestinya segera direalisasikan.

“Pencairan gaji mesti secepatnya. Agar pendidik dan tenaga kependidikan lebih tenang dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya. Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Gatot Bambang Hastowo menerangkan, hingga kini Pemprov Jawa Tengah belum mengucurkan gaji sebanyak 15.318 pegawai non-PNS yang ada di SMA/SMK negeri di wilayah ini. “Jumlah itu terdiri atas guru non-PNS atau guru tidak tetap (GTT) sebanyak 7.768 orang, dan pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 7.550 orang,” kata dia kemarin.

Keterlambatan pencairan gaji pegawai non-PNS tersebut karena masih dilakukan pendataan. “Untuk yang pegawai non- PNS informasi sementara akan kita lihat budget (anggaran)-nya dulu, peraturan gubernurnya (pergub) juga belum turun sehingga gaji dari Januari belum turun,” kata Gatot. Gatot menjelaskan, pergub untuk gaji pegawai non-PNS itu memang sudah diajukan ke gubernur, tapi nominalnya belum karena masih menunggu kemampuan keuangan. “Kami masih menunggu,” ujarnya.

Gatot menambahkan, pihaknya sudah membuat konsep formula penggajian pegawai non-PNS tersebut. Untuk guru linier dan jam mengajarkan 24 jam selama sepekan akan digaji sebanyak UMR daerah setempat plus 10%. Sementara untuk guru nonlinier akan digaji sesuai dengan jam mengajar, formulasinya dihitung berdasarkan UMK daerah setempat dibagi 24 jam mengajar. Adapun untuk tenaga kependidikan non-PNS atau PTT, formula penggajiannya berdasarkan kualifikasi pendidikan, dari SD sampai S-3. Gatot mengatakan, konsep itu sudah diajukan menjadidrafpergub, nominalnya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Amin fauzi




Berita Lainnya...