Edisi 07-02-2017
BPK Minta Pemprov Selesaikan Persoalan Aset


BANDUNG – Meski Pemprov Jabar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi ternyata masih ditemukan masalah terkait aset Pemprov Jabar yang belum terdata secara baik.

"Walaupun Provinsi (Jabar) raih WTP, tetapi masih ada masalah aset yang belum terselesaikan," kata Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I BPK Perwakilan Jawa Barat Emmy Mutiarini di Gedung BPK Jabar, Kota Bandung, kemarin. Dia mencontohkan, terkait pencatatan aset yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Diperkirakan dari aset-aset tersebut pun ada yang dihibahkan kembali oleh provinsi ke kabupaten/kota.

"Nah ini (pencatatannya) yang belum sinkron," ucapnya. Untuk diketahui, pada hari kemarin, BPK Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2016. Pada kesempatan tersebut, LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas manajemen aset tahun 2014-2015 di Pemprov Jabar. Kemudian, LHP kinerja atas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas tahun anggaran 2014-2016 (semester I) di Pemprov Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Indramayu.

Juga laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah pada Pemprov Jabar, Pemkot Bogor, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Majalengka. Emmy melanjutkan, BPK akan melihat upaya yang dilakukan Pemprov dalam pendataan aset ini. Karena jika masalah aset ini tidak diselesaikan, akan berdampak pada pendataan aset ke depan. Terlebih, saat ini Pemprov Jabar memilki beban tanggung jawab baru, yakni mengelola SMA/SMK yang sebelumnya di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/ kota.

"Kami tahu bahwa SMA/SMK pada 2017 sudah dikelola provinsi kalau masalah (aset) kemarin belum diselesaikan, betapa ruwetnya," ujar dia.Ditanya jumlah aset yang bermasalah, Emmy mengaku tidak mengetahuinya secara rinci. Namun yang jelas masih banyak aset milik Pemprov yang belum terdata secara baik. "Ada beberapa aset provinsi yang dipakai kabupaten/kota. Ini bagaimana pinjam pakainya. Siapa yang bertanggung jawab mengelola dan memeliharanya," ujar dia.

Sementara terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap sejumlah pemerintah kabupaten/ kota termasuk Pemprov Jabar, hampir seluruhnya ditemukan terkait kekurangan fisik pada sejumlah pekerjaan. Salah satunya pada proyek perbaikan dan pembangunan jalan. "Jadi spek sudah diatur dalam kontrak, BPK memeriksa di lapangan kualitas jalan terlihat berapa selisih dari nilai kontrak dengan nilai pekerjaan," katanya.

Kemudian masalah lainnya adalah terkait denda jika pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Namun denda tersebut tidak ditagih oleh pemerintah kepada pihak kontraktor. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, akan segera memerbaiki setiap masalah sesuai dengan masukan dari BPK Jabar. "Semoga kami bisa bereskan temuan dan arahan dari BPK dalam 60 hari ke depan," katanya. Dia juga menyebut, perlu ada perbaikan proses administrasi hibah dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar.

"Administrasi perlu dibereskan. Kami sering hibah perlu di bereskan ini perlu dapat perhatian," pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menuturkan, walaupun Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK, tetapi masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan.

"Catatan dari hasil I 2014/2015 dari BPK, masih ada soal aset. Ada catatan yang masih berulang jangan sampai beberapa catatan ini tahun sebelumnya terulang kembali," kata Ineu.

Mochamad solehudin

Berita Lainnya...