Edisi 07-02-2017
Dewan Tolak Duty Manager


BANDUNG – DPRD Kota Bandung menolak pembentukan duty manager yang digagas Pemkot Bandung. Mereka menilai, pengerahan 200 petugas khusus hanya akan memunculkan persoalan baru.

Penolakan tersebut muncul setelah akhir tahun lalu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mewacanakan bakal merekrut 200 duty manager pada 2017. Petugas khusus yang disebar di sejumlah unit layanan itu berasal dari golongan PNS dan non-PNS demi peningkatan kualitas pelayanan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Sofian Nuddin Syarif menegaskan, sejak pengajuan anggaran duty manager pada APBD, komisinya telah menolak. “Nah pemerintah masih kekeuh untuk tetap merekrut petugas khusus itu. Padahal telah kami tolak kok,” ujar dia di Gedung DPRD Kota Bandung kemarin.

Menurut dia, rencana pemerintah setempat menghadirkan petugas layaknya manager hotel merupakan program yang tidak begitu urgent, bahkan nyaris tidak perlu. Tak heran bila dalam evaluasi gubernur, Pemkot Bandung mendapat sejumlah catatan. “Kepala dinas sudah ada untuk mengawasi mah. Kenapa harus ditambah lagi,” ucapnya. Meski Sofian tidak menyebutkan secara rinci pengajuan dana untuk duty manager, namun komisinya berharap program yang bukan prioritas alangkah baiknya dihapus.

“Kita (pemerintah) itu birokrasi bukan sebuah perusahaan, ada aturan mainnya. Kami tidak tahu logika berpikir Pak Wali (menghadirkan duty manager) seperti apa?,” tegasnya. Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menganggap, penolakan rencana pembentukan duty manager oleh DPRD Kota Bandung adalah hal wajar. Dia mengaku akan kembali berkomunikasi dengan legislatif mengenai program tersebut. Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Emil itu bahkan dengan santai menjawab tidak masalah bila salah satu program yang digagas Pemkot tidak disetujui legislatif.

“Itu nanti hari Rabu (8/2) akan dibahas lagi, saya akan menjelaskan alasan kenapa (duty manager) urgent dan dibutuhkan,” ujar dia di Gedung DPRD Kota Bandung kemarin. Emil juga mengaku tidak masalah jika nanti petugas khusus yang dihadirkan terinspirasi dari layanan hotel itu gagal direalisasikan. Termasuk penolakan program lain seperti pembentukan petugas keamanan yang akan direkrut. “Namanya pembangunan itu dua arah, jadi enggak tergantung Pemkot, kalau DPRD tidak mau, enggak ada masalah, kami harus menghormatinya,” tutur dia.

Terkait hasil evaluasi APBD tahun 2017 oleh Gubernur, Emil mengatakan per hari ini masih dalam pembahasan. Sehingga perlu ada rapat lanjutan bersama legislatif. “Ya kalau program yang akan dipangkas ini sedang didiskusikan. Yang jelas tidak akan mengubah APBD sekitar Rp6,5 triliun. Tinggal menyempurnakan dan pengecekan karena ada sistem e-budgeting di mekanisme penganggaran,” kata dia.

Alihkan Anggaran

Di lain pihak, Sofian Nuddin Syarif pun meminta Pemkot bisa menghapus beberapa anggaran untuk dialokasikan ke kebutuhan lainnya seperti tipping fee TPA Sarimukti. Sebab, tak sedikit program yang bukan prioritas bisa dihapuskan. “Eksekutif juga bisa memanfaatkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran),” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menilai, pemerintah tidak perlu mempersulit hal yang sebetulnya mudah. Karena banyak solusi yang dapat dilakukan seandainya bijak dalam hal pengalokasian dana di tiap instansi. Pengalihan anggaran itu penting dilakukan mengingat Pemkot masih kekurangan Rp12 miliar untuk membayar kenaikan tipping fee TPA Sarimukti. Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan peninjauan kembali terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran tipping fee. Tak terkecuali solusi memangkas program lain yang tidak bisa begitu prioritas.

“Sesuai hitungan sampai Rp12 miliar. Makanya kini sedang kami rapatkan lagi,” ujar Yossi di Gedung DPRD Kota Bandung kemarin. Menurut dia, secara pasti pihaknya belum bisa memutuskan sumber anggaran yang dibutuhkan karena masih menghitung. Tetapi pemerintah harus menjamin bila dana untuk pengelolaan sampah yang saat ini sekitar Rp125 miliar bisa ditambah. “Sempat saya katakan, kenaikan tipping fee sudah diperkirakan. Hanya nominalnya terlalu besar dari Rp29.000 per ton jadi Rp50.000 per ton,” ungkapnya.

Kemungkinan untuk kepastian anggaran ini akan ditentukan usai rapat lanjutan Rabu (8/2) nanti. Termasuk program di Pemkot Bandung yang telah tercantum dalam draf APBD 2017 hasil evaluasi gubernur. “Sesuai hitungan kami mengalami defisit sekitar Rp216 miliar. Intinya kami harus selesaikan ini,” katanya.

Dila nashear







Berita Lainnya...