Edisi 07-02-2017
Pengurusan Izin Mulai Berjalan


BANDUNG – Setelah ditutup selama sembilan hari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembali melakukan pelayanan kepada masyarakat, kemarin.

Pemkot Bandung menunjuk Asisten Daerah (Asda) III Evie Shaleha sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt). Kemarin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor DPMPTSP. Kedatangan pejabat tinggi Pemkot Bandung itu guna memastikan layanan di kantor yang biasa menguruskan proses perizinan berjalan sebagaimana mestinya. Yossi mengatakan, kedatangannya untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan di dinas tersebut.

“Saya diminta Pa Wali memastikan layanan publik di sini harus sudah berjalan. Ternyata Plt (Bu Evi) dan Sekdis (Asep Gufron) tengah melaksanakan kegiatan,” ujar Yossi. Yossi mengatakan, saat ini status pejabat yang duduk di kursi pimpinan DPMPTSP masih pelaksana tugas (Plt). Artinya, Evie Shaleha masih tercatat sebagai Asisten Daerah (Asda) III. “Bicara kemungkinan ya mungkin saja beliau jadi pejabat tetap. Yang pasti keberadaan (Plt dan Plh) agar layanan publiknya tak terganggu,” ujarnya. Terkait server, lanjut dia, sudah tidak ada masalah. Karena sistem itu hanya sebagai alat untuk proses online yang diterapkan di kantor DPMPTSP.

“Mesin itu hanya tools yang membantu kami. Yang harus dipastikan, pelayanan publik tidak boleh terhenti,” tegasnya. Menurut dia, beberapa hari ke depan Pemkot akan menyiapkan rekrutmen untuk mengisi sejumlah kursi di DPMPTSP. Yossi berharap, pejabat saat ini bisa menyelesaikan tugas serta pekerjaan rumah di instansi tersebut pascakasus pungli. “Kami ingin lihat Bu Evi sudah on the track. Sudah saya titipkan ke beliau soal layanan selaku plt-nya. Menjaga tidak ada praktik (pungli) lagi,” ungkap Yossi.

Sementara itu, meski pelayanan di DPMPTSP Kota Bandung mulai kembali beroperasi, namun para pemohon yang biasa menguruskan perizinan belum terlihat memadati kantor itu. Sejak pukul 09.00 WIB layanan di salah satu instansi Pemkot Bandung itu pun masih tampak sepi. Warga Pasir Impun M Roni, 38, mengaku sengaja datang ke Kantor DPMPTSP pagi hari untuk menguruskan izin yang harusnya diproses pekan kemarin. Pasalnya, pascakasus pungli sistem online yang biasa digunakannya memproses izin terganggu.

“Saya kemarin itu datang ke sini tetapi tutup. Nah sekarang ingin menanyakan lagi,” ujar Roni. Warga Antapani, Putriani, 30, berharap layanan izin di Kota Bandung bisa lebih baik usai pengungkapan kasus pungli DPMPTSP. Dia menilai sistem online sebetulnya bermanfaat karena lebih praktis. “Kan bisa diakses di mana pun kita berada. Tetapi harus diawasi. Untuk hari pertama ini, layanan dibuka tetapi katanya hanya pendaftaran aja baru besok atau lusa mulai efektif maksimal jadi mau pulang lagi,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kota Bandung Evie Shaleha mengatakan, sesuai data terakhir, per 1 Februari sebanyak 2.031 dokumen kini menjadi tanggung jawab dia usai ditetapkan sebagai pengganti. “Itu memang jadi pekerjaan saya hari ini. Selain itu ikut memastikan server dan layanannya berjalan,” ujar Evie. Terkait jumlah pemohon atau pendaftar baru yang tertunda selama 1 pekan, lanjut Evie, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab saat ini jajarannya melakukan perhitungan.

“Kan pejabat-pejabatnya baru, jadi saat ini sedang proses verifikasi data para pemohon. Per tanggal 1 Februari - 6 Februari itu kami anggap libur (pemutihan),” tuturnya. Lebih lanjut, kata Evie, pihaknya saat ini pun masih berkoordinasi dengan sejumlah Plh dari inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pengganti sementara pejabat yang kini tersangkut masalah di instansinya.

“Kan mereka punya kewajiban memaraf untuk diajukan ke Plt. Doakan saja kami bisa melaksanakan amanat, saya mohon maaf bila proses izin sempat tersendat,” tandasnya.

Dila nashear



Berita Lainnya...