Edisi 07-02-2017
Sejumlah Napi Korupsi Diduga Sering Keluar Lapas Sukamiskin


BANDUNG – Sejumlah narapidana (napi) atau warga binaan kasus korupsi diduga sering keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin secara bebas tanpa pengawalan.

Diduga para napi korupsi kakap itu memberi uang Rp10-15 juta kepada petugas lapas agar bisa keluar dari sel. Tarif tersebut berlaku setiap kali keluar dari lapas sesuai jarak dan waktunya. Salah satu napi korupsi yang diduga melakukan suap kepada petugas untuk bebas keluar dari lapas adalah mantan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Atas dugaan pelanggaran itulah Anggoro Widjojo, terpidana lima tahun kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan ini, kemarin, dipindahkan dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor.

Pemindahan ini dilakukan agar pengawasan terhadap Anggoro lebih maksimal. Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Susi Susilawati mengatakan, pemindahan terpidana yang divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Juli 2014 lalu itu tak terlepas dari kabar yang beredar mengenai dugaan sejumlah warga binaan Lapas Sukamiskin keluar masuk sesuka hati bahkan tanpa pengawalan. “Kami selidiki dengan melibatkan Inspektorat Jenderal (Kemenkumham). Tadi malam (kemarin) sekitar pukul 00.30 WIB, Anggoro dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur,” kata Susi kepada wartawan di Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, kemarin.

Menurut dia, warga binaan lapas bisa dipindahkan ke manapun. Terlebih Lapas Sukamiskin baru saja ditetapkan sebagai salah satu lapas industri yang dikhususkan ke percetakan. Karena itu juga belum tentu Anggoro dikembalikan. “Pemindahan Anggoro untuk penelitian saja, sementara ke Bogor. Ada beberapa warga binaan lain yang sudah masuk daftar yang bisa dipindahkan,” ujar dia. Susi mengemukakan, setiap warga binaan memiliki hak untuk keluar lapas terutama untuk berobat. Namun ada prosedur yang harus dilalui, seperti ada surat rujukan dokter hingga pengawalan dari petugas lapas dan polisi yang memberi laporan per jam.

“Selama ini laporannya baikbaik saja. Sampai akhirnya ada temuan dugaan penyimpangan. Kami masih klarifikasi. Ini harus diusut kepada pegawainya. Makanya secara internal kami akan mengusut. Termasuk melibatkan inspektorat. Jika terbukti salah akan ditindak tegas,” tutur Susi. Dia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan meski telah ada pengetatan prosedur. Tapi jika disebut tanpa pengawalan, Susi dengan tegas menyanggah kabar tersebut.

“Pengawal warga binaan itu tidak pakai baju dinas. Tidak mungkin mereka (napi) keluar tanpa pengawalan. SOP (standard operational procedure)- nya dua orang. Harus selalu ada dari polisi salah satunya,” ungkap dia. Kalapas Sukamiskin Dedi Handoko menyatakan, warga binaan (napi) hanya diperbolehkan keluar masuk lapas dengan tiga alasan, antara lain sakit berat, keluarga inti meninggal dunia, dan menjadi wali pernikahan. Di luar itu, pihak lapas tidak akan diberikan izin.

“Sebelum saya datang (baru tiga bulan menjabat), izin berobat banyak bisa 10 sampai 15 orang per hari. Sekarang yang benar-benar sakit baru bisa keluar. Saat ini, cuma empat sampai lima orang. Kalau hanya gatal-gatal biasa atau pilek berobat. Makanya sekarang harus berdasarkan rujukan dokter. Tapi tidak menutup kemungkinan ada penyelewengan,” kata Dedi.

Fauzan


Berita Lainnya...