Edisi 07-02-2017
7 Kawasan Dilarang Merokok


YOGYAKARTA – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kota Yogyakarta akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Perda KTR.

Pascapengesahan regulasi tersebut, Kota Yogyakarta akan mulai memperketat pengawasan aktivitas merokok. “Ada tujuh wilayah yang masuk dalam KTR, yaitu fasilitas layanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat kerja, angkutan umum, dan tempat umum,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda KTR, Dwi Budi Utomo, seusai rapat paripurna pengesahan Perda KTR, kemarin.

Di tujuh kawasan tersebut, tidak hanya larangan merokok di sembarang tempat, namun juga larangan penjualan dan promosi produk rokok. Meski demikian, khusus tempat kerja dan tempat umum, bagi masyarakat yang ingin merokok disediakan ruangan khusus merokok yang lokasinya harus berada di tempat terbuka, terpisah dari gedung utama, serta jauh dari akses orang beraktivitas.

Selain itu, masih ada lokasi yang diperbolehkan untuk menjual produk rokok yaitu di terminal bus, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja, dan hotel. “Di kawasan tertentu masih diperbolehkan untuk penjualan produk rokok karena dalam kajian kami, ternyata masih banyak rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas menjual rokok,” katanya.

Dwi Budi menambahkan, meski Perda KTR telah disahkan, namun regulasi inisiasi legislatif tersebut baru berlaku penuh setahun setelah diundangkan. Artinya penerapan sanksi bagi pelanggar berupa pidana penjara serta denda baru bisa dilakukan mulai Februari 2018. “Waktu satu tahun ini harus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi Perda KTR ke seluruh elemen masyarakat. Diakuinya, Pemkot Yogyakarta sebenarnya sejak tahun lalu sudah mulai melakukan sosialisasi seiring terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 juga tentang kawasan tanpa rokok.

“Kami sudah menerapkan KTR meski masih terbatas,” ujarnya. Namun setelah adanya perda yang kekuatan hukumnya lebih kuat, Sulistiyo memastikan sosialisasi akan lebih digencarkan lagi mengingat dalam perda tercantum sanksi pidana yang tegas bagi siapa pun yang melanggar. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan perwal baru sebagai pengganti Perwal 17/2016 sekaligus menjadi petunjuk teknis penerapan Perda KTR.

ristu hanafi

Berita Lainnya...