Edisi 07-02-2017
Akuntabilitas Pemerintahan di DIY Peroleh Nilai Baik


YOGYAKARTA – Empat dari lima kabupaten/kota di DIY memperoleh nilai “BB” dalam Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016.

Keempatnya yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul harus puas menerima predikat “B”.Nilai tersebut tergolong baik dari tujuh kategori dengan nilai tertinggi AA dan terendah E. “Bagi yang menerima nilai B, BB, A, dan AA, kami upayakan ada rewardseperti penambahan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Saat ini kami sedang koordinasikan dengan Menteri Keuangan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, saat penyerahan evaluasi SAKIP 156 kabupaten/ kota se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DIY atau Wilayah Regional III Indonesia, di Gedung Jogja Expo Centre, kemarin.

Menurutnya, daerah yang memperoleh predikat B ke atas layak mendapat reward sebagai cambuk untuk daerah lain agar berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Sedangkan bagi daerah yang mendapat nilai CC, C, D, danE, dipastikanakanmendapat sanksi salah satunya berupa penundaan transfer DAK. Asman mengatakan, di era reformasi birokrasi yang mengedepankan akuntabilitas seperti saat ini, antara program pemerintah dan target yang dicapai harus sinkron sehingga menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan main-main dengan anggaran demi tercapainya pembangunan daerah. Jangan ada lagi kepala daerah atau pejabat daerah yang tertangkap tangan aparat hukum. Birokrat harus mengubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Ke depan, tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk perjalanan dinas atau seminar,” pesannya.

Meski hasil penilaian secara nasional hanya ada dua daerah yang mendapat nilai A yaitu Kota Bandung dan kabupaten Banyuwangi, namun Asman mengkalim keberhasilan reformasi birokrasi dengan ditandai peningkatan pelayanan publik di daerah. “Saat ini hampir tiap daerah menerapkan e-government. Ada 59 daerah yang bisa dijadikan percontohan nasional,” imbuhnya.

Data hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/ kota dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2016, evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota, dengan nilai rata-rata di bawah B.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan( RBKunwas) Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh menjelaskan, rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/ kota dikarenakan empat permasalahan utama. Yaitu tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukurankeberhasilantidak jelas dan terukur, program kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

“Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah,” ujarnya. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya. “Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun. Hal menunjukkan bahwa hubungan tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi kabupaten/ kota yang dipimpinnya mendapat nilai BB dan B. Menurutnya, tugas pemerintah tak hanya menghabiskan anggaran, tapi anggaran benar- benar dipakai untuk menangani permasalahan di daerah.

“Penilaian evaluasi ini menjadi penanda reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Agar ada perubahan perilaku aparatur pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan,” ujar Sultan. Pemda DIY pun berkomitmen melakukan perubahan demi mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik dan efisien. Sehingga secara bertahap mampu merubah kualitas birokrat menjadi lebih responsif melayani kepentingan publik.

Sultan mengambil contoh jajarannya secara bertahap telah melakukan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan outcome. Seperti pengurangan perjalanan dinas dan rapat. Selain itu, pelayanan publik saat ini juga sudah berbasis online. “Mewujudkan akuntabilitas memang butuh waktu panjang, tapi kami terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien,” imbuhnya.

ristu hanafi


Berita Lainnya...