Edisi 07-02-2017
Bupati Ancam Pecat Pejabat Tak Produktif


SIDOARJO – Sejak pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) sebulan lalu, kinerja pejabat yang dilantik mulai terlihat.

Ada yang sekadar bekerja dan ada pula pejabat yang mempunyai inovasi serta misi membangun Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku terus memantau kinerja para pembantunya itu. Jika nantinya ada pejabat yang tidak produktif, pihaknya akan mengevaluasi dengan cara menggantinya. Saiful Ilah mengaku memberi waktu enam bulan sejak dilantik pada 3 Januari 2017 untuk menunjukkan peningkatan.

“Saya memantau kinerja pejabat yang ada. Diharapkan ada peningkatan kinerja,” tandasnya. Pria yang akrab disapa Abah Ipul itu bahkan mewanti-wanti pejabat eselon dua untuk siapsiap digeser lagi jika hasil kinerjanya tidak memuaskan. “Waktu enam bulan harus ditunjukkan dengan kinerja yang maksimal. Kalau tidak maksimal, ya diganti,” ancamnya.

Sejauh ini, penempatan sejumlah pejabat di masing-masing OPD telah digodok dengan matang oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Namun demikian, jika pejabat yang bersangkutan tidak optimal dalam bekerja, tentu akan ada perombakan. Bupati dua periode ini mengatakan, OPD yang dibentuk telah melalui pertimbangan yang matang antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, diharapkan pejabat yang menduduki posisi sebagai kepala dinas dan badan bisa memberikan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat.

Pejabat harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Inovasi sangat diperlukan seiring perkembangan teknologi yang signifikan. “Masyarakat harus diuntungkan dengan OPD baru dengan inovasi masing-masing,” kata Saiful Ilah. Saat ini sudah sebulan pejabat baru menempati posisi di masing-masing OPD. Ada yang tetap menjabat di posisi yang sama, ada pula yang bergeser menjadi kepala dinas lain ataupun badan.

Saiful Ilah mengaku sudah bisa menilai pejabat mana yang kinerjanya langsung berinovasi dan yang sekadar menjalankan tugasnya. Namun, produktif dan tidaknya pejabat bisa dilihat selama enam bulan. Terpisah, Ketua Komisi C Ahmad Amir Aslichin mengatakan, perombakan serta mutasi pejabat merupakan wewenang bupati. Jika ada kinerja pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi bupati, pejabat itu bisa diganti.

“Jika ada kinerja pejabat yang tidak maksimal, tentu bupati memiliki hak untuk memutasinya,” jelasnya. Dengan OPD baru dan pejabat yang sudah dilantik, diharapkan bisa meningkatkan kinerja masing-masing pejabat. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan.

Abdul rouf



Berita Lainnya...