Edisi 07-02-2017
Fungsi Inspektorat Tak Optimal


YOGYAKARTA – Fungsi Inspektorat yang berada di tiap daerah belum berjalan optimal. Hal itu ditandai dengan maraknya aduan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tugas inspektorat sebagai pengawas kinerja pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi masih lemah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta, seusai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Regional III Indonesia, di Jogja Expo Center, kemarin.

Menurutnya, jika fungsi inspektorat selaku pengawas di daerah berjalan optimal, maka tak akan dijumpai kasuskasus penyalahgunaan anggaran negara baik oleh oknum kepala daerah maupun oknum aparatur sipil negara (ASN). Terlebih sepanjang 2016 lalu, KPK memproses sepuluh oknum kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Belum ditambah hampir 8.000 aduan masyarakat yang 5% di antaranya terindikasi kuat adanya tindak pidana korupsi. “KPK itu sumber daya manusianya terbatas, makanya dalam bekerja harus koordinasi dengan aparat hukum lain, auditor negara, dan instansi pemerintah termasuk di dalamnya inspektorat untuk menjangkau seluruh daerah,” paparnya.

Hasil pengamatan KPK, kurang berfungsinya inspektorat karena dalam aturan perundangan inspektur daerah diangkat dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Sehingga jika kepala daerah tidak memiliki integritas yang kuat, maka bisa dipastikan akan menunjuk inspektur yang bisa melindungi kepentingan pribadi atau kelompoknya. “Selama ini praktiknya seperti itu.

Hampir semua kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bisa saya pastikan inspektoratnya tak berfungsi,” tandasnya. Terlebih jika melihat hasil evaluasi SAKIP, lanjutnya, daerah yang mendapat nilai C ke bawah bisa dipastikan inspektorat tak berperan dalam perumusan perencanaan hingga pertanggungjawaban pemakaian anggaran.

Sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran negara. “Kami akan awasi daerah yang nilainya C ke bawah. Ini warning bagi daerah. Kami juga akan koordinasikan dengan Menteri PAN-RB dan Mendagri agar ke depan segera ada penguatan inspektorat,” imbuhnya.

Sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah. Hal tersebut membuat potensi pemborosan anggaran APBN/- APBD mencapai Rp392,87 triliun. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M Yusuf Ateh menjelaskan, setidaknya ada empat persialan yang membuat tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota rendah.

ristu hanafi / ridwan anshori

Berita Lainnya...