Edisi 07-02-2017
Gini Ratio, Jadi Tantangan Kemajuan Daerah


KULONPROGO – Nilai kesenjangan sosial (gini ratio) masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Termasuk Kabupaten Kulonprogo yang akan memasuki dunia industri seiring dengan pembangunan bandara.

Bupati dan wakil bupati yang terpilih harus mampu menekan angka kesenjangan ini dan harus mampou membuat terobosan guna taercapainya kesejahateraan masyarakat. “Gini ratio ini menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kulonprogo,” jelas Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito disela bedah buku Bela Beli Kulonprogo karya Hasto Wardoyo, kemarin.

Mega proyek yang akan hadir di Kulonprogo, mulai dari bandara, pelabuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan akses perbaikan ekonomi dan sosial. Bandara akan banyak membawa industri ikutan di belakangnya. Disinilah pemerintah Kabupaten Kulonprogo harus mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan pekrjaan. Masyarakat harus bisa ikut terlibat aktif, agar tidak menjadi penonton.

Dalam era kepemimpinan Hasto Wardoyo, kata dia, Kulonprogo mampu bangkit dengan semngat pembaharuan. Banyak program yang bersentuhan dengan rakyat dihasilkan. Mulai dari batik Gebleg Renteng, Tomira, hingga Airku. “AirKu ini merupakan hal sepele, tetapi pemikiran untuk mengoptimalkan potensi di Kulonprogo ini yang luar biasa,” jelasnya.

Disamping itu, permasalahan di daerah kerap terganjal dengan sisi birokrasi dan korupsi. Birokrasi yang masih terlalu lambat untuk lari, menjadi tantangan yang harus dipecahkan oleh calon pemimpin. Begitu juga dengan masalah korupsi yang kerap menjadi masalah krusial di daerah. “Inovasi dengan belajar dari pengalaman, akan mampu menjawab persoalan daerah,” terangnya.

Calon Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan keberadaan bandara harus menjadi magnet bagi investasi di Kulonprogo. Bandara diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Setidaknya di wilayah Sentolo sudah disiapkan kawasan industri yang akan mampu menampung investor. Secara regulasi juga sudah dilakukan berbagai upaya dalam penanganan anak-anak.

Seperti perda tentang anak jalanan dan pendidikan yang berkarakter. “Harapan kita masyarakat mampu menjadi pendamping anak yang kurang beruntung,” jelasnya. Pemerintah juga sudah melakukan upaya penanganan program di masyarakat. Salah satunya dengan abedah rumah tanpa membebani anggaran daerah. Namun perusahaan yang akan menyalurkan program corporate social responsibility, diarahkan agar melalui forum CSR.

kuntadi



Berita Lainnya...