Edisi 21-04-2017
Buruh Mojokerto Tuntut UMSK


MOJOKERTO – Kaum buruh di Mojokerto mendesak Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengajukan upah minimum sektoral kota (UMSK).

Desakan tersebut disampaikan sekitar 500 buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam unjuk rasa di depan kantor Bupati Mojokerto kemarin. Hingga saat ini, Kabupaten Mojokerto menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum mengajukan besaran UMSK kepada Gubernur Jatim.

Eka Herawati, koordinator aksi mengatakan sampai saat ini buruh belum bisa menikmati penambahan upah lewat UMSK karena bupati juga tidak menunjukkan niat memperjuangkannya.” Usulan bupati saja belum dikirimkan. Padahal usulan itulah yang menjadi landasan gubernur untuk menetapkan UMSK di kabupaten dan kota,” kata Eka.

Dia mengatakan, usulan UMSK seharusnya diserahkan bupati akhir Desember 2016, setelah penetapan UMK oleh gubernur. “Berapa banyak kerugian buruh. Kita sudah konfirmasi masalah ini. Bupati beralasan menangguhkan rekomendasi UMSK karena di Kabupaten Mojokerto belum ada asosiasi pengusaha sektoral,” tegasnya.

Meskipun mengakui belum ada asosiasi pengusaha sektoral di Mojokerto, Eka mengatakan hal ini seharusnya tidak menjadi alasan bupati untuk tidak mengajukan usulan angka UMSK kepada gubernur karena sudah dijamin Peraturan Daerah Jatim Nomor 8/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. “Bisa direkomendasikan Dewan Pengupahan.

Tapi ini tidak dilakukan,” tegasnya. Menurut Eka, Dewan Pengupahan telah menetapkan tiga sektor perusahaan. UMSK 1 terutama PMA adalah 10% dari UMK; sektor 2 sebesar 7%; dan sektor 3 sebesar 6%. “Ini sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar bupati untuk mengajukan UMSK. Kalau sampai peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei belum ada rekomendasi itu, kami akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran,” ujar Eka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto Tri Mulyanto mengatakan, sesuai aturan pengajuan rekomendasi UMSK harus didasari adanya asosiasi pengusaha sektoral. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto belum ada asosiasi pengusaha sektoral.

“karena itu Pak Bupati belum berani mengajukan rekomendasi UMSK. Kalau tetap dipaksakan untuk diajukan tanpa landasan itu, dikhawatirnya timbul masalah dikemudian hari. Apalagi sampai proses hukum,” terang Tri seusai menemui perwakilan buruh, kemarin.

tritus julan



Berita Lainnya...