Edisi 21-04-2017
Daerah Jangan Asal Usulkan Jalan Provinsi


MEDAN- Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) diharapkan tidak sembarangan mengusulkan jalan di daerahnya menjadi jalan provinsi. Jika jalan yang diusulkan dalam kondisi rusak dan tidak sesuai kriteria jalan provinsi, justru akan membebani anggaran Pemprov Sumut. G

ubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mengatakan, hal itu perlu dia tegaskan karena banyak daerah mengusulkan jalan di daerahnya menjadi jalan provinsi meskipun tidak sesuai dengan kriteria. Bahkan, ada daerah yang mengusulkan jalan tanah dijadikan jalan provinsi. “Minimal kondisi jalannya harus baik 50%. Sebab, jalan provinsi saja harus minimal 60% baik baru bisa ditarik menjadi jalan nasional. Contohnya seperti jalan lingkar dalam Samosir itu sudah 70% baik, baru ditarik ke nasional,” papar Erry di Medan, Kamis (20/4).

Dia menyayangkan karena selama ini banyak kondisi jalan daerah yang ditarik menjadi jalan provinsi malah 0%. Karena telanjur diterima, Pemprov Sumut mau tidak mau harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan. Belum lagi, ada jalan daerah yang ditarik menjadi jalan provinsi tapi tidak sesuai dengan kriteria jalan provinsi seperti lebar jalan juga standarnya.

“Kriteria dan standar jalan provinsi ini paling tidak merupakan jalan yang menghubungkan jalan kabupaten/ kota dengan jalan nasional,” kata Erry. Ketika disinggung apakah ke depan Erry akan melakukan evaluasi terhadap jalan daerah yang sudah ditarik menjadi jalan nasional, hal itu bisa saja dilakukan. Itu tergantung dengan forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Evaluasi sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat pembangunan dan pembenahan jalan Pemprov Sumut juga masih terkendala dengan anggaran. Karena itu, Pemprov Sumut harus memilih yang paling prioritas untuk lebih dulu dibangun. “Karena saya pernah datang ke satu kabupaten, di sana ada jalan provinsi jelek dan saya tanya lebarnya hanya 3 meter, di kiri jurang, dan di kanannya tebing.

Makanya saya jadi berbalik bertanya, kok bisa ini dijadikan jalan provinsi karena tidak sesuai standar,” kata Erry. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Abdul Haris Lubis mengakui, saat ini banyak jalan daerah yang tidak sesuai kriteria dengan jalan provinsi. Pihaknya akan memanggil kabupaten/ kota untuk rapat bersama dan melakukan evaluasi.

“Kalau ada jalan provinsi yang berada di kabupaten/ kota tapi tidak sesuai fungsinya, nanti bisa kami kembalikan statusnya menjadi jalan kabupaten/kota,” ucapnya. Haris menjelaskan, untuk menjadi jalan provinsi maka harus sesuai fungsinya dengan kriteria jalan provinsi. Kriteria itu seperti ruas jalan yang setidaknya harus 9 meter. Sementara saat ini banyak jalan kabupaten/ kota berstatus jalan provinsi, tapi ruasnya hanya 3 meter atau 4 meter saja.

“Makanya memang harus sesuai persyaratan teknis minimal untuk sebuah jalan provinsi,” ujarnya. Di tempat terpisah, Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan sudah seharusnya daerah tidak lagi berpangku tangan terus kepada provinsi. Apalagi, saat ini dana desa cukup besar. Daerah sudah seharusnya memperbaiki jalannya sendiri dengan menggunakan dana desa. “Terutama untuk kabupaten/kota di sekitar Danau Toba, sudah seharusnya bisa menggunakan dana desa,” ujar Ajiep.

lia anggia nasution



Berita Lainnya...