Edisi 21-04-2017
Kantor PD Aneka Usaha Digeledah


SIDOARJO – Kantor PD Aneka Usaha kemarin digeledah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Penggeledahan dilakukan guna mendalami dugaan skandal korupsi pengelolaan keuangan badan usaha milik Pemkab Sidoarjo tersebut.

Dipimpin dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto dan Kepala Seksi Intelejen, Andri Tri Sibowo, penyidik tiba di Kantor PD Aneka Usaha, Jalan Untung Suropati, Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah menjelaskan maksud kedatangan tim jaksa kepada beberapa staf PD Aneka Usaha, jaksa segera memeriksa dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor tersebut.

Sekitar satu jam, selain memeriksa dokumen jaksa juga meminta keterangan sejumlah orang. Tapi Direktur Utama PD Aneka Usaha, Amral Soegianto, tak berada di kantor tersebut. Tim jaksa lalu keluar membawa tumpukan dokumen dan sejumlah komputer. Barangbarang tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil boks. “Dokumen dan perangkat komputer itu kami sita untuk dijadikan barang bukti,” ujar Andri.

Dia menjelaskan, saat ini tim jaksa masih mencermati bagaimana aliran keuangan di seluruh unit usaha PD Aneka Usaha antara 2010-2016, khususnya di Unit Gas dan Percetakan. Andri menduga di dua unit inilah inilah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan negara.

Menurut Andri, sebagai perusahaan daerah yang sebagian dananya berasal dari APBD Sidoarjo, PD Aneka Usaha punya kewajiban menyetorkan laba bersih kepada pemkab. Ada dugaan PD Aneka Usaha tidak menyetorkan laba perusahaan dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, terutama di bidang gas, yang keuntungannya besar.

Andri menyatakan tidak lama lagi jaksa akan meminta keterangan saksi-saksi, baik dari internal PD Aneka Usaha, rekanan, juga sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo. “Kami masih akan mendalami penyidikan yang mengerucut pada terjadinya kerugian negara,” tegasnya. PD Aneka Usaha sejak 2010 menerima 10% hak partisipasi (participating interest /PI) dari pengelolaan gas Lapindo Brantas Inc mulai tahun 2010.

Aneka Usaha mendapat harga lebih murah dari Lapindo dibandingkan gas yang dibeli perusahaan lain. Namun sampai saat ini belum jelas pengelolaan dana yang diperoleh dari Lapindo Brantas tersebut. Fakta tersebut membuat Komisi B DPRD Sidoarjo mempertanyakan pengelolaan gas yang dilakukan Aneka Usaha. Dalam LKPj Bupati 2015 pun tidak disebutkan nilai belanja maupun pendapatan yang diperoleh Aneka Usaha.

Padahal sebagai BUMD, Aneka Usaha seharusnya membuat laporan. Sesuai PP No 35 Tahun 2004, KKKS punya kewajiban menawarkan PI kepada BUMD daerah penghasil migas sebesar 10% dari produksi migas. Lapindo Brantas pada 2011 melakukan kerjasama dengan Aneka Usaha berbentuk perjanjian jual beli gas (PJBG) hasil eksploitasi oleh LBI guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

abdul rouf


Berita Lainnya...