Edisi 21-04-2017
Kerusakan Terumbu Karang Meluas


JEPARA– Kerusakan terumbu karang akibat dihantam kapal tongkang di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, meluas.

Pemerintah pusat didesak turun tangan agar persoalan lingkungan di kawasan destinasi wisata andalan Jawa Tengah tersebut tak berlarut-larut. Hal ini diketahui saat audiensi antara Yayasan Alam Karimun, Pemerintahan Desa Kemojan Karimunjawa yang didampingi Indonesian Coral Reef Action Network (I-Can) dengan jajaran DPRD Jepara, kemarin.

Audiensi yang juga dihadiri berbagai pihak seperti BTN Karimunjawa, Dislutkan, Polair Polres Jepara dan lain sebagainya ini digelar di ruang serbaguna DPRD Jepara. Deputi I-Can, Amiruddin mengatakan, kerusakan terumbu karang di Karimunjawa lebih parah dibandingkan Raja Ampat, Papua. Namun, sayangnya, persoalan di Raja Ampat cepat direspons dan ditangani pemerintah.

Sementara di Karimunjawa, pihak-pihak terkait terkesan lamban bahkan saling lempar tangan terkait penyelesaian kerusakan lingkungan bawah laut tersebut. Padahal, saat ini kerusakan terumbu karang baik di Pulau Tengah, Pulau Cilik, dan Gosong Tengah akibat dihantam empat kapal tongkang pada Januari dan Februari 2017 lalu kian luas.

Sebab, titik awal terumbu karang yang rusak runtuh dan akhirnya menghantam bagian bawahnya. Tak hanya itu, longsoran terumbu karang itu juga menimpa titik lain di sekitarnya. “Kalau awalnya terumbu karang yang rusak 1.668 meter, kini meluas menjadi sekitar 2.000 meter atau lebih,” kata Amiruddin, kemarin. Menurutnya, kerusakan terumbu karang di Karimunjawa akibat dihantam tongkang masuk kategori buruk.

Ia mencontohkan, untuk Pulau Tengah rata-rata kerusakan mencapai 88,6 %. Sementara Pulau Cilik rata-rata kerusakan terumbu karang 79,20%. “Kalau berbicara kerugian, banyak sekali akibat kejadian ini, mulai dari sektor pariwisata, kerugian nelayan, kerusakan rehabilitasi, rekayasa konstruksi, biodeversity (produksi) dan lain sebagainya,” jelasnya.

Yarhanudin, Ketua Yayasan Alam Karimun, mengatakan rusaknya terumbu karang di Karimunjawa akibat tongkang sudah terjadi berulang kali. Sejak 2011 hingga tahun ini sedikitnya sudah terjadi tujuh kali kasus serupa. “Tapi, sayangnya belum ada penanganan serius dari pihak terkait, baik untuk yang sudah terjadi maupun antisipasi agar persoalan serupa tak berulang,” jelasnya.

Yuwan Setiawan, perwakilan Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa, mengatakan saat ini pihaknya sudah tak bisa lagi melakukan tindakan represif terkait kerusakan terumbu karang akibat dihantam tongkang. Meski begitu, pihaknya sudah cek lokasi dan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkumy KLHKdiSurabaya, JawaTimur.

Rencananya, tanggal 25 April mendatang, tim pakar gabungan dari berbagai unsur Prof Sudarsono (LIPI), Dr Munasih (Undip) hingga tim dari Kementrian LHK yang pernah menangani kasus Raja Empat akan datang ke Karimunjawa. Hasil kajian tim gabungan tersebut akan menjadi pijakan terkait penanganan dan penyelesaian kasus tersebut.

“Jadi, ada yang ditangani Gakkum KLHK. Sementara pidana ditangani oleh Polda Jateng. Sekarang, proses penanganan masih berlanjut sehingga tinggal ditunggu saja hasilnya,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan kasus rusaknya terumbu karang di Karimunjawa merupakan pelanggaran serius di bidang lingkungan. Pihaknya menyadari itu memang bukan kewenangannya.

Namun, kalangan dewan tetap peduli karena Karimunjawa masuk wilayah Jepara. Jika memungkinkan, pihaknya ingin mengajak Yayasan Alam Karimun, I-Can, dan berbagai pihak terkait audiensi ke Kementrian LHK, Kemenko Maritim serta DPR RI. “Makanya akan kita kawal. Karena, regulasinya tegas dan pelanggarannya juga jelas. Kita paparkan langsung agar tindakan pemerintah pusat jelas terkait hal itu,” tandas Agus Sutisna.

muhammad oliez

Berita Lainnya...