Edisi 21-04-2017
Masyarakat Diperketat ke Kantor Gubsu


MEDAN– Kantor pemerintah seyogianya bisa diakses masyarakat dengan mudah. Namun, ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Diponegoro Medan masyarakat tidak boleh sembarang masuk.

Masyarakat umum harus memakai tanda pengenal tamu dan diantarkan petugas bagian umum langsung ke tempat mereka ingin berurusan. Para aparatur sipil negara (ASN) yang ingin masuk ke kantor Gubsu pun harus menunjukkan kartu tanda pengenal ASN. Sistem ini mulai berlaku sejak Senin (17/4) lalu. Meskipun tujuannya meningkatkan keamanan, banyak warga yang keberatan dengan kebijakan ini, termasuk membuat wartawan merasa kesulitan untuk mengakses informasi.

Seorang wartawan media cetak di Medan yang bertugas di Kantor Gubsu, R Tambunan, Kamis (20/4), terlihat dihadang seorang penjaga pintu bernama Iwan Lubis saat hendak masuk. Petugas menanyakan identitas dan kepentingannya datang. Hal ini membuat dia terkejut dan sempat terjadi adu mulut antara keduanya sehingga menyedot perhatian masyarakat.

“Kami menjalankan tugas dari Biro Umum. Ini bagian dari unit layanan administrasi. Jadi, semua yang masuk ke Kantor Gubsu harus mendaftar ke loket pendaftaran tamu,” kata Maulana yang mengaku koordinator petugas outsourcing. Maulana mengaku belum mengenal wartawan yang bertugas di Kantor Gubsu karena baru bertugas sekitar dua bulan.

Keberadaan tenaga outsourcing sebagai penjaga pintu masuk ini tentu menjadi tumpang tindih dengan para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memang bertugas menjaga keamanan Kantor Gubsu. Bahkan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga, yang kebetulan saat peristiwa itu melintas di lobi Kantor Gubsu tak mau berkomentar banyak. “Coba hal ini dikonfirmasi ke Biro Umum ya,” ujar Hasban. Kondisi ini pun membuat wartawan berang.

Kebijakan tersebut mengakibatkan wartawan juga sulit mengakses informasi. “Kalau begini Pemprov Sumut bukan paten. Harusnya sudah di era keterbukaan, ini malah kita dipersulit mengakses informasi,” ujar wartawan, R Tambunan. Masyarakat dan ASN juga keberatan dengan diperketatnya sistem masuk ke Kantor Gubsu.

“Saya rasa tidak sewajarnya kedatangan kita dicurigai seperti ini. Kantor Gubsu ini milik masyarakat juga,” ujar Fadli, mahasiswa. Hal yang sama disampaikan salah seorang ASN di Kantor Gubsu. “Kalau tanda pengena ltinggal, apa kita tidak boleh masuk? Seharusnya ada sosialisasi juga kepada ASN,” ujar salah seorang ASN .

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Faisal Hasrimy, mengatakan, sistem tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) di Pemprov Sumut. Pada dasarnya Pemprov Sumut melayani semua masyarakat yang datang ke Kantor Gubsu.

“Kami di sini bekerja sama dengan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli,” kata Faisal. Ke depan, semuanya akan dibuat terintegrasi. Setiap orang yang berurusan akan dipertemukan langsung dengan pejabat yang terkait. Menanggapi kritikan- kritikan atas sistem ini Faisal akan mengevaluasinya lebih lanjut. Saat ini, program tersebut masih dalam uji coba.

lia anggia nasution

Berita Lainnya...