Edisi 21-04-2017
PKS-Gerindra Kian Pede Menatap Pilgub Jatim


SURABAYA– Kemenangan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta membuat Gerindra dan PKS semakin optimistis menatap Pilgub Jatim 2018.

Sukses Gerindra-PKS plus PAN menjungkalkan koalisi gemuk PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, dan PPP di Jakarta, menambah semangat kader kedua partai untuk bekerja lebih keras demi memenangkan pertarungan di Jawa Timur. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, mengakui bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta pasti akan mempengaruhi sikap DPP Partai Gerindra dalam menghadapi Pilgub Jatim dan Pilkada serentak pada 2018.

Setelah menyaksikan hasil quick count Pilgub DKI Jakarta, Sadad berharap Gerindra juga bisa mendorong kader sendiri di Pilgub Jatim. “Kalau pasangan Anies-Sandi menang di Jakarta, di Pilgub Jatim nanti Gerindra Jatim paling tidak akan mengusung calon gubernur atau calon wakil gubernur dari kader sendiri,” kata Sadad. Sejauh ini, nama-nama yang muncul dalam bursa kandidat cagub dan cawagub Pilgub Jatim tidak satu pun merupakan kader Gerindra.

Dalam sejumlah kesempatan, para petinggi Gerindra Jatim pun belum pernah menyatakan secara terbuka dan tegas untuk mengusung atau mendukung salah satu di antara nama-nama tersebut. Sadad mengatakan bahwa soal figur yang akan diusung sangat bergantung pada komunikasi dengan partai lain. Menurut dia, Gerindra intensif membangun komunikasi dengan parpol-parpol termasuk PKS. Kendati demikian, keinginan Gerindra dalam koalisi jelas, yaitu setidaknya mendapatkan posisi sebagai cawagub.

“Partai Gerindra hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jatim sehingga harus berkoalisi jika mengusung calon,” imbuhnya. Nada optimisme juga terungkap dari Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan. Dia yakin kemenangan pasangan Anies-Sandi di DKI Jakarta bisa membawa berkah tersendiri bagi PKS Jawa Timur. Kemenangan yang cukup signifikan melawan petahana membuat kader-kader PKS semakin bersemangat memenangkan Pilgub Jatim.

Irwan mengatakan, sukses poros Gerindra-PKS ditambah PAN bisa saja terjadi di Jawa Timur. Namun formalnya hal itu memang belum terjadi. Menurut dia, komunikasi penjajakan koalisi masih terus berlangsung antara partai-partai. “Calon yang didukung dan diusung PKS itu menangan, buktinya di Jakarta, Insnya Allah kita menang,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini.

Sementara itu, pengamat politik Suko Widodo menilai Pilgub DKI Jakarta merupakan cerminan perpolitikan di Indonesia. Kemenangan di DKI Jakarta pasti akan mempengaruhi sikap parpol-parpol dalam menghadapi pilkada serentak pada 2018, termasuk di Jawa Timur. Baginya, fakta kekalahan sementara pasangan Ahok-Djarot versi quick count (hitung cepat) membuktikan mesin politik partai tak dapat lagi diandalkan. Sebaliknya, kekuatan ormas dan civil society yang justru menjadi alternatif kendaraan untuk menyatakan aspirasi politik.

“Parpol pendukung pasangan Ahok-Djarot adalah mayoritas tapi mereka bisa dikalahkan karena pendukung Anis- Sandi lebih banyak dari ormas dan kekuatan non politik,” terangnya. Oleh sebab itu ia meyakini dalammenghadapiPilgubJatim 2018, parpol-parpol akan memprioritaskan mendukung dan mengusung calon yang mendapat dukungan dari kekuatan ormas maupun civil soceity dibanding dukungan parpol.

“Ormas terbesar di Jatim ada dua, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kalau pasangan Cagub-Cawagub merepresentasikan dua kekuatan ormas tersebut, saya yakin peluang menangnya akan sangat besar,” tegasnya. Pertimbangan lain, kata Suko, peta geopolitik makin terkikis seiring berkembangnya teknologi informasi.

“Kalau dulu geopolitik di Jatim mempertimbangkan keterwakilan antarwilayah seperti Pantura, Mataraman, Arek, Tapal Kuda maupun Madura. Tapi sekarang itu saya yakini sudah tak berlaku karena berkembangnya teknologi informasi,” dalihnya. Mengenai peluang kemenangan PDIP bila mengusung kader sendiri, Suko mengatakan popularitas dan elektabilitas Tri Rismaharini mapun Djarot Saiful Hidayat di Jawa Timur kalah jauh dibanding popularitas Gus Ipul atau Khofifah Indar Parawansa.

Dia cenderung memperkirakan PDIP akan lebih pragmatis di Pilgub Jawa Timur. “Setelah kekalahan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, saya kira PDIP akan bersikap pragmatis dalam Pilgub Jatim mendatang, yaitu memilih cagub yang memiliki kekuatan publik. Pilihannya ya antara Gus Ipul atau Khofifah kalau ingin menang,” ucapnya.

Anies-Ahok Siapkan Transisi

Sementara itu, Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergerak cepat. Sehari setelah unggul dalam Pilkada DKI, dia langsung menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menyiapkan transisi pemerintahan dan untuk membangun rekonsiliasi dengan seterunya tersebut. Koordinasi calon gubernur dengan petahana tersebut dibutuhkan agar semua janji yang disampaikan selama kampanye bersama pasangannya, Sandiago Uno, bisa secepatnya diwujudkan.

Salah satu pintu masuknya adalah sinkronisasi anggaran. Apalagi siklus pembahasan anggaran dengan siklus pilkada itu jadwalnya tidak nyambung. Seperti diketahui, Pilkada DKI digelar April dan gubernur- wakil gubernur terpilih baru akan dilantik pada Oktober. Sementara pada massa Oktober itu, pembahasan anggaran 2018 sudah dilakukan.

“Jadi kalau tidak ada pembicaraan sekarang, anggaran 2018 yang disusun saat ini tidak mencerminkan rencana yang dijanjikan dalam kampanye gubernur baru. Kalau tidak ada pembicaraan ini nanti rencana gubernur baru, baru bisa dilaksanakan 2019,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Dalam pertemuan singkat tersebut, tim anggaran Anies- Sandi diberi kesempatan Gubernur Ahok bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menerjemahkan program yang dijanjikan untuk dilaksanakan pada 2018.

Hanya program apa saja mendapat prioritas utama, yakni pada tahun anggaran 2018, Anies belum bersedia mengungkapkan. Dia masih ingin memastikan kemenangan dalam hitungan resmi KPU DKI Jakarta. “Nanti sesudah KPU menetapkan baru kita berbicara tentang rencana program.

Bisa dilihat juga kan di janji kampanye kita,” ungkapnya. Selama kampanye, Anies- Sandi melontarkan puluhan program. Program dimaksud antara lain merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun) yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

Anies-Sandi juga ingin merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah, dan pemuka agama. Ada juga janji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 wirausaha baru selama lima tahun.

Ahok membenarkan pembahasan anggaran 2018 memang perlu disinkronisasi dengan program Anies-Sandi yang akan menjabat pada Oktober 2017. Namun dia meminta Anies menyampaikan kepada partai pendukungnya agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dipercepat. Pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Anies-Sandi harus mulai fokus memikirkan implementasi janji kampanye walaupun baru akan dilantik 6 bulan lagi.

Secara khusus dia menyebut program-program populis urgen dilaksanakan agar jalannya pemerintahan lancar tanpa hambatan. “Terutama program yang populis seperti lapangan pekerjaan, DP rumah 0%, dan program populis lainnya,” ucap Hanta Yuda kemarin.

Selain menunaikan janji politik, Anies-Sandi nantinya diharapkan mampu menciptakan suasana agar kondusif dan memberi imbauan kepada para pemilih untuk bersatu kembali mendukung pembangunan Jakarta. “Sebagai pemimpin dan pelayan publik harusnya bisa mengimbau para pemilih menjadi bersatu dan fokus rekonsiliasi. Pertemuan Anis dan Ahok tadi perlu diapresiasi, itu awal yang positif dan harus dijaga,” kata Hanta Yuda.

zaki zubaidi/ bima setiadi/ mula akmal



Berita Lainnya...