Edisi 21-04-2017
Ribuan Guru Honorer Minta Kejelasan Status


CIREBON - Ribuan guru dan tenaga administrasi honorer SD dan SMP negeri se-Kota Cirebon menuntut kejelasan status kepegawaian. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota Cirebon.

Aksi itu dilakukan dengan mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon kemarin. Di hadapan Ketua DPRD Kota Cirebon dan sejumlah anggota dewan lainnya mereka menyampaikan, selama ini status kepegawaian hanya diakui sekolah melalui SK Kepala Sekolah. Para honorer ini pun meminta bantuan dewan memfasilitasi tuntutan mereka kepada Pemkot Cirebon.

Salah seorang koordinator tenaga honor Kusmana mengungkapkan, selama belasan tahun mengabdi menjadi honorer mereka tak pernah mengantongi SK honorer yang diakui Pemkot Cirebon. Mereka hanya memiliki SK yang ditandatangani kepala sekolah masing-masing. "Kami seperti tak diakui pemda, padahal kami bekerja di lingkungan lembaga pemerintahan," keluhnya. Padahal, menurutnya, sesuai ketentuan wali kota bisa saja mengangkat tenaga honor untuk menutup kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan.

Sejumlah regulasi bahkan dapat dijadikan pijakan dan payung hukum. Dia mengatakan, di tengah moratorium penerimaan PNS wali kota dapat mengambil tindakan diskresi dalam pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan lain yang pula dapat dijadikan acuan berupa UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Saat ini ada sekitar dua ribu tenaga pendidik dan kependidikan honorer di SD dan SMP negeri di Kota Cirebon," bebernya. D irinya sendiri merupakan tenaga honor di SDN 4 Kota Cirebon dan hanya memperoleh honor Rp600.000/bulan. Dia menyebutkan, nilai itu hanya sekitar sepertiga dari UMK Kota Cirebon Rp1,7 juta. Tak lebih baik dari kondisinya, Kusmana menambahkan, honor penjaga sekolah bahkan hanya setengah dari honornya atau sekitar Rp300.000/bulan.

Tak hanya mempertanyakan kejelasan status kepegawaian mereka pun menuntut diprioritaskan untuk menjadi PNS ketika moratorium dicabut. Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno meyakinkan, secara prinsip bisa menerima dan memahami tuntutan para tenaga honor.

Dia pun berjanji akan menindaklanjuti melalui sejumlah langkah, di antaranya studi banding ke daerah lain dengan persoalan yang sama. "Itu untuk menjajaki kemungkinan- kemungkinan yang bisa dilakukan di Kota Cirebon. Kami juga akan konsultasi dengan BPK dan KPK untuk memastikan tak ada temuan dalam persoalan ini," janjinya.

erika lia

Berita Lainnya...