Edisi 21-04-2017
Satpol PP Enggan Bongkar Pagar


KARAWANG – Satpol PP Karawang enggan membongkar pagar di atas lahan yang dikuasai PT Pertiwi Lestari (PT PL), sebagaimana rekomendasi rapat Komisi II DPR beberapa waktu lalu.

Instansi penegak perda itu berdalih belum mendapat perintah dari bupati. Kepala Satpol PP Karawang Asip Suhendar mengaku masih menunggu perintah Bupati Karawang terkait hasil rapat Komisi II DPR yang meminta pemkab membongkar pagar PT Pertiwi Lestari di lahan sengketa yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB). “Kami menunggu perintah bupati terkait pembongkaran pagar PT PL.

Kalau tidak ada perintah, kami tidak akan bergerak,” kata Asip, kemarin. Menurut dia, satpol PP tidak akan bergerak jika tidak ada perintah resmi dari bupati sebagai dasar hukum. _Meski ada pembahasan antara pihak yang bersengketa dengan DPR serta Pemkab Karawang. Namun tidak otomatis hasil pembahasan itu bisa dilaksanakan.

“Tidak bisa kami menindaklanjuti hasil pembahasan itu karena tidak ada dasarnya. Kecuali jika perintah pembongkaran itu turun dari bupati pasti sebagai bawahan akan dilaksanakan. Namun kalau hanya rekomendasi DPR buat kami itu tidak bisa karena kami bukan bawahan DPR,” katanya. Sementara, pihak PT PL menegaskan, jika pihak pemkab melakukan pembongkaran pagar, maka dipastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Alasannya pemkab tidak bisa begitu saja membongkar pagar atas dasar permintaan segelintir anggota DPR RI. “Kami hargai semua keputusan pemerintah, termasuk kami akan mengikuti aturan. Namun, kalau pemkab melakukan pembongkaran pagar, maka kami akan menempuh jalur hukum,” kata Humas PT PL Agus Rijanto. Agus mengakui, jika pengajuan IMB yang kedua untuk lokasi pemagaran yang dimaksud memang belum keluar.

Karena ada lahan yang diklaim milik Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bahkan, sudah ada surat dari pemkab untuk penghentian kegiatan pemagaran. Hanya saja, jelas Agus, sesuai dengan aturan pengajuan surat permohonan IMB itu kan harus direspons paling lama 14 hari kerja oleh pemkab. Sedangkan surat permohonan IMB PT PL, sejak diajukan tidak direspons hampir berbulan-bulan.

“Kami tidak tahu, apakah pengajuan IMB ini diterima atau ditolak. Karena tidak ada jawaban dari pemkab selama berbulanbulan. Makanya, kami mengambil inisiatif untuk melakukan pemagaran,” terang Agus yang mengaku sudah merampungkan pemagaran di lahan seluas 791 hektare. Selain meminta Pemkab membongkar pagar, Komisi II DPR juga meminta agar Pemkab Karawang mempertanggungjawabkan atas perizinan IMB yang sudah dikeluarkan untuk PT PL.

Karena lahan di Desa Margamulya, Margakaya dan Wanajaya di Kecamatan Telukjambe Barat itu masih bersengketa dengan melibatkan beberapa pihak, seperti petani, LVRI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikelola oleh Perum Pehutani.

nilakusuma

Berita Lainnya...