Edisi 21-04-2017
Tahun Ini, Kepala Dinas Bisa Dari Swasta


PANGKALAN BALAI-Bagi pihak swasta yang berada dalam wilayah Pro - vinsi Sumsel yang ingin menjadi pejabat di pemerintahan daerah, memiliki peluang untuk bisa merasakan menjadi seorang kepala dinas (kadis).

Sebab, di tahun 2017 ini untuk jabatan pimpinan tertinggi di organisasi perangkat daerah (OPD) bisa berasal dari nonpegawai negeri sipil (PNS) atau dari swasta. "Benar, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, JPT di OPD tidak harus dari PNS, tapi bisa juga berasal dari non-PNS atau swasta. Tapi harus melalui seleksi terlebih dahulu dan mendapat izin dari presiden, peraturannya berlaku tahun ini," ujar Plt Kadis Kominfo Banyuasin,

Erwin Ibrahim, kemarin. Meski demikian, kata Erwin, penerimaan JPT tersebut harus dilakukan berdasarkan kebu tu - han di masing-masing daerah. Jika sebuah OPD di pe me - rin tahan membutuhkan se - orang JPT, maka diperbolehkan melakukan seleksi terbuka untuk merekrutnya. “Namanya bukan lelang, tapi seleksi terbuka dan dalam aturan baru ini, boleh dijabat seseorang dari non-PNS atau dari swasta.

Tapi tentunya de - ngan persyaratan yang ketat, dan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati,” katanya. Dia menambahkan, misal - nya untuk JPT di Dinas PU, maka disiplin ilmu yang ber - sang kutan harus sesuai dengan bidangnya, minimal sudah berpengalaman selama lima tahun dibidang pembangunan.

Tujuannya, untuk me ning - katkan daya saing dan kinerja PNS itu sendiri. “Jadi, kalau PNS-nya malas, jarang masuk kantor dan kurang berprestasi. Maka dengan adanya aturan baru ini, mereka (PNS JPT) akan berpikir untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih profesional dalam men ja - lankan tugasnya sebagai abdi negara," ujar Erwin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuasin, H Luk - man, ketika dikonfirmasi terkait aturan ini, ia mengaku belum me - ngetahui tentang adanya pera tu - ran yang menya takan jika JPT bisa dijabatka langanswasta. "Saya justru belum tahu ten - tang adanya peraturan itu, na n - ti saya cari tahu dulu ke be - narannya,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Banyuasin, Fauzi menyambut baik dengan adanya peraturan tersebut.

Karena,menurut dia, hal itu dapat meningkatkan daya saing dan profesionalitas dilingkungan pemerintahan. “Itu bagus, karena memang banyak penggiat swasta yang memiliki potensi dan berminat untuk menjadi pimpinan di OPD pemerintahan. Tapi me - mang harus sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, mi - salkan Koperindag dan PU�, dua OPD ini bisa saja dipimpin pejabat dari non-PNS, seperti pengusaha dankontraktor," ucapnya.

amizon




Berita Lainnya...