Edisi 21-04-2017
Ada Yang Tak Beres di PD Pasar


SURABAYA– Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PD Pasar Surya.

Dewan curiga ada hal yang tidak beres pada pengelolaan perusahaan daerah tersebut sehingga untuk sekadar membayar pajak pun harus nunggak. “Audit investigasi ini perlu untuk mengetahui persoalan keuangan perusahaan. Misalnya, apakah terjadi kebocoran atau juga sebab lain.

Audit investigasi tersebut juga bisa mengetahui kondisi sehat tidaknya perusahaan,” kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria kemarin. Politisi PKS ini berharap ada transparansi tentang laporan keuangan di PD Pasar Surya. Karena itu, perlu ada telaah menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan mereka. Itu sebabnya, Zakaria meminta PD Pasar Surya terbuka.

“Kalaupun ada masalah, sampaikan. Jangan ditutup- tutupi. Jangan kemudian laporan keuangan itu tidak disampaikan,” tuturnya. Zakaria menyampaikan, tunggakan pajak sejak 2007 bukanlah waktu yang singkat. Karena itu, perlu ada penjelasan, terutama berkenaan dengan cicilan yang tidak dibayar. “Wajar saja toh kami semua curiga. Sebab, tahun-tahun sebelumnya juga sudah dibayar,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya juga memberi saran kepada Pemkot Surabaya agar pemblokiran rekening bisa dibuka kembali, di antaranya untuk melakukan negosiasi dengan membayar sebagian tunggakan tersebut atau juga menambah besaran cicilan. “Sampaikan kondisi sesungguhnya dan dibayar sebagian,” usulnya. Namun, bila cara itu (menambah cicilan) yang dipakai, PD Pasar Surya jangan lantas membebankan pembayaran tersebut kepada pedagang.

Misalnya dengan menambah retribusi atau menaikkan karena cara ini akan memunculkan protes. “Jadi, harus dipikirkan cara cermat. Penambahannya gimana. Apakah melalui bantuan APBD ataukah melalui skema yang lain,” jelasnya. Zakaria juga berharap Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur mengagendakan rapat terkait tunggakan pajak tersebut.

Bahkan bila perlu, Ditjen Pajak Kanwil Jatim I dan PD Pasar juga dipanggil untuk meminta klarifikasi. Sebab diakui atau tidak, keputusan Ditjen Pajak Kanwil Jatim I atas pemblokiran rekening sangat memberatkan. Apalagi terhadap PD Pasar Surya yang notabene adalah perusahaan milik daerah (BUMD), bukan perusahaan swasta murni.

“Ada unsur pelayanan di perusahaan ini (PD Pasar Surya) sehingga mestinya tidak diblokir total. Jangan samakan PD Pasar ini dengan perusahaan swasta murni,” kata pria bertubuh tambun ini. Sementara itu, rencana Wali Kota Surabaya membantu mencicil tunggakan pajak PD Pasar mendapat respons positif kalangan DPRD.

Mereka bahkan mengusulkan pengucuran dana cadangan dari pemerintah kota untuk melunasi tunggakan pajak yang mencapai Rp8 miliar tersebut. “Ada dana cadangan. Ini bisa digunakan, tetapi harus melalui persetujuan dari DPRD Surabaya,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar rekening PD Pasar yang sebelumnya diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim I bisa dibuka kembali.

Saat ditanya apakah bisa diatasi dengan APBD Surabaya 2017, Masduki mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa menggunakan APBD karena tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Salah satu cara yang kemungkinan bisa dipakai adalah menggunakan dana cadangan.

“Ini kondisi emergency, kalau tidak diselamatkan, seluruh kegiatan PD Pasar berhenti,” kata politisi PKB ini. DPRD Kota Surabaya mengusulkan pengucuran dana cadangan dari pemkot untuk melunasi tunggakan pajak PD Pasar Surya senilai Rp8 miliar. “Ada dana cadangan, tetapi harus melalui persetujuan DPRD Surabaya,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha saat ditemui di gedung DPRD Surabaya.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar rekening PD Pasar yang sebelumnya diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim I bisa dibuka kembali. Saat ditanya apakah bisa diatasi dengan APBD Surabaya 2017, Masduki mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa menggunakan APBD karena tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Apalagi, lanjut dia, PD Pasar mempunyai potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang anggaran pemkot. Maka jika tidak diselesaikan secepatnya, akan secara tidak langsung memengaruhi PAD. Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan dari PD Pasar untuk tidak membayar pajak? Masduki mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti soal itu.

“Meskipun ada pergantian unsur pimpinan di PD Pasar, kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan,” katanya. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I Ardhie Permadi sebelumnya mengatakan, pemblokiran terjadi lantaran PD Pasar Surya tidak melakukan pembayaran cicilan pajak setahun terakhir.

Dirjen Pajak sebelumnya telah mengupayakan cara agar PD Pasar Surya dapat melunasi tunggakan. Namun dari pihak bersangkutan tidak ada usaha untuk segera melunasi. “Sebenarnya sempat dicicil, tapi setahun terakhir terhenti, tidak melakukan pembayaran,” katanya. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Surya Rusli Yusuf membenarkan pemblokiran tersebut.

Namun Rusli mengatakan, ada kemungkinan kesalahpahaman dari DJP Kanwil Jatim I. Menurut Rusli, PD Pasar Surya telah menjalin kesepakatan dalam melakukan cicilan. “Kemungkinan ada kesalahpahaman dari DJP Kanwil Pajak Jawa Timur I. Mungkin ada pergantian kepengurusan di sana yang tidak memahami kesepakatan sebelumnya,” kata Rusli.

ihya ulumuddin

Berita Lainnya...