Edisi 12-05-2017
Klaim Tanah Trah HB VII Mulai Meresahkan


YOGYAKARTA – Imbas kisruh Sultan Ground (SG) di lingkup internal keluarga besar Sultan Hamengku Buwono (HB) mulai meresahkan masyarakat. Salah satunya aksi trah Sultan HB VII yang memperjualbelikan lahan SG di Dusun Tanjungtirto, Desa Kalitirto, Berbah, Sleman.

Puluhan warga dusun setempat pun ramai-ramai mendatangi kediaman Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, kemarin. Mereka memprotes adanya pengavelingan tanah SG di sekitar tempat tinggalnya yang diperjualbelikan ahli waris trah Sultan HB VII, Raden Mas Triyanto Prastowo. Sejumlah warga diterima Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono.

Dalam pertemuan itu, putri kedua Raja ini juga didampingi kuasa hukum Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Achiel Suyanto, dan pakar pertanahan yang juga anggota Parampara Praja Bidang Pertanahan Pemda DIY Suyitno. Kuncoro Mangkunegoro selaku perwakilan warga menjelaskan, luas SG di sekitar Desa Kalitirto yang dikaveling sekitar 6.000 meter persegi, sedangkan tanah SG yang dijual seharga Rp25 juta- 30 juta tergantung pada luas lahan.

“Tanah SG dikaveling dan dipasarkan,” ucapnya seusai berdialog dengan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura. Menurut dia, yang menjadi persoalan, ada sejumlah pamong desa yang bekerja sama dengan trah HB VII, RM Triyanto Prastowo. “Ada pamong desa yang bekerja sama dengan trah HB VII. Perwakilan trah HB VII ngendiko ini tidak dengan uang, tapi praktiknya memang demikian,” imbuh Kuncoro. Diakuinya, sejauh ini belum ada warga yang menempati SG terusir dari tempat tinggalnya. Namun praktik jual-beli tanah SG di sekitar tempat tinggal mereka membuat warga resah. “Kami tidak terusir.

Tapi warga merasa terganggu dan resah. Ada pihak yang mengadu domba warga,” keluhnya. Lebih lanjut disebutkan, tanah yang dikaveling selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. “Selama ini digunakan untuk kegiatan masyarakat dan ekonomi, tapi kemudian diklaim oleh trah HB VII. Tanah ini dulu bekas pabrik gula lalu tahun 2006 roboh karena gempa.

Warga berinisiatif meratakan bangunan dengan tanah untuk kegiatan masyarakat. Kami tidak ada niat untuk memiliki tanah tersebut atau menghaki,” paparnya. Keresahan warga semakin terasa saat trah HB VII mengaveling lokasi tersebut menjadi 8x10 meter. Setelah dikaveling tanah dijual seharga Rp25 juta- 30 juta per kaveling. “Warga merasa ada yang janggal. Kalau kerabat dalem kan ada unggahungguh -nya tidak langsung mematok tanah dan menjual seenaknya,” ucap Kuncoro.

Menanggapi keresahan warga, GKR Condrokirono mengatakan, segala hak kekancingan atau hak mengelola SG berada di tangan Panitikismo yang saat ini diketuai Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto. “Intinya adalah tanah Kasultanan tidak pernah diperjualbelikan. Jika dipindahtangankan selalu ada rekomendasi dari Ngarsa Dalem, biasanya untuk kepentingan sosial masyarakat seperti pelebaran jalan,” tandasnya. Tanah SG, menurut dia, tersebar di seluruh DIY dan wilayahnya sangat luas.

Keraton juga tidak bisa menjangkau semua permasalahan yang terjadi di tiap SG. “Kami tidak bisa mengerti satu per satu permasalahan karena luas sekali. Kami mengapresiasi kedatangan bapak- bapak (warga) sehingga tahu permasalahan yang ada di sana,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Achiel Suyanto menjelaskan, berdasarkan surat keterangan ahli waris Sri Sultan HB VII, RM Triyanto memang keturunan keempat dari HB VII.

Namun RM Triyanto tidak tercatat sebagai ahli waris aset atau yang mendapatkan hak atas aset yang dimiliki HB VII. “Karena eyang buyut RM Triyanto sudah meninggal dunia terlebih dulu daripada HB VII,” klaim Achiel. Achiel juga menunjukkan akta yang memuat nama-nama ahli waris aset HB VII yang dikeluarkan pada 1958. Dari sejumlah nama tersebut, tidak ditemukan nama eyang dari RM Triyanto. “Jadi sudah jelas, posisi hukumnya yang bersangkutan (RM Triyanto) sebagai ahli waris keluarga, tapi bukan ahli waris aset,” katanya.

RM Triyanto: Tanah Eyang Diserobot Keraton

Terpisah, RM Triyanto Prastowo menegaskan, yang terjadi selama ini adalah tanah Sultan diserobot oleh lembaga Kasultanan. “Lembaga Kasultanan itu yang menyerobot tanah Sultan milik turun-temurun ahli waris HB VII, jangan dibolakbalik. Warga harus cerdas.” Dia berpendapat, lembaga Kasultanan yaitu Pemerintah Negara Kasultanan Keraton Yogyakarta Hadiningrat sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Pemda DIY.

Sesuai dengan UU Keistimewaan (UUK) lembaga Kasultanan menjadi Pemda DIY dan lembaga Kasultanan sebagai dasar hukum mengingat asal-usul terbentuknya Pemda DIY berasal dari Kasultanan. “Selama ini Sultan Ground dan Pakualaman Ground diklaim milik Pemda. Sekarang dalam Perdais, UUK menjadi milik lembaga Kasultanan sebagai dasar hukum, itu yang mencla-mencle siapa?” ujarnya. Triyanto mengatakan, tanah SG yang disertifikasi oleh Pemda DIY dianggap salah kaprah.

“Bukan pada tempatnya Pemda DIY yang mengajukan, yang menyertifikasi persil Sultan Ground apalagi dananya diambil dari Danais. Semestinya yang mengajukan yang punya tanah, yang membiayai juga pemilik tanah itu, bukan Pemda, bukan diambilkan dari Danais,” tudingnya. Dia pun mengaku sudah menyurati bupati, termasuk camat dan kepala desa sebelum persil SG disertifikasi Pemda DIY.

Surat berisi penjelasan status kepemilikan atas persil Sultan Ground. Beda antara tanah Sultan dengan tanah Kasultanan. “Sultanat itu Kasultanan, kalau Sultan (ground ) itu tetap Sultan gitu lho. Yang ada Sultanat domain terjemahannya wewenang Kasultanan, wewenangnya adalah membuat UU. Bukan wewenang Kasultanan itu mengaku, mengklaim tanah Sultan Ground,” ucapnya berargumentasi.

Kuasa hukum RM Triyanto, R Eka Jatmika, mengatakan, pihaknya mulai memasang spanduk pemberitahuan di lokasi di Dusun Tanjungtirto, Desa Kalitirto, pada November 2016. “Saya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desa setempat bahwa tanah tersebut milik SG. SG ya, bukan tanah Kasultanan,” cetus Eka. Eka juga berpendapat tanah Kasultanan sudah berubah menjadi tanah Pemda DIY.

“Patut dipertanyakan kenapa sekarang masih ada tanah Kasultanan lagi. Saya pasang spanduk yang menjelaskan di tanah Sultan Ground ini akan didirikan bangunan. Di spanduk tercantum nama saya dan nomor HP saya selaku pemegang surat tugas dari RM Triyanto. Selama ini warga tidak ada yang komplain,” klaimnya. Dia menilai, luas lahan kurang lebih 6.700 meter persegi.

Mengenai pengavelingan dan dijualbelikan, tidak ada warga yang terdampak. “Memang ada warga yang buka warung di situ namun tidak kami usir. Bahkan rencananya akan kami beri surat kekancingan. Kalau tidak mampu juga tidak akan ditarik biaya,” ungkapnya. Setelah tidak ada komplain dari warga, akhirnya pada Januari 2017 mulai melakukan pengukuran lahan dan pematokan tanah. Beberapa bulan berikutnya dipasang fondasi.

Baru setelah itu muncul komplain dari warga dengan berbagai argumen seperti merusak wajah desa dan lainnya. “Jauhjauh hari sudah ada pemberitahuan di spanduk, kenapa tidak ada yang komplain. Dari pemerintah desa tidak ada komplain apa-apa, bahkan dari Keraton juga tidak ada yang menghubungi saya,” sebutnya.

ridwan anshori




Berita Lainnya...