Edisi 12-05-2017
50% Pajak Rokok Untuk Layanan Kesehatan


MEDAN– Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib untuk mengalokasikan 50% penerimaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor102/PMK.07/ 2015 tentangTataCara Pemungutandan Penyetoran Pajak Rokok, yang terbit pada 25 Mei 2015, yang merupakan revisi atas PMK Nomor 115/ PMK.07 /2013.

“Penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh provinsi/ kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk tekhnis pengunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI, Theresia Sandra Diah Ratih pada acara workshop penyusunan program pembangunan kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan dana pajak rokok di propinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (9/5) malam.

Theresia Sandra menjelaskan, penggunaan pajak rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat sisa pengunaan pajak rokok, Theresia menegaskan selisih lebih tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang sama, yakni kesehatan dan penegakan hukum, pada tahunanggaranberikutnya.

Kata dia, terkait tarif pajak rokok tersebut belum berubah, tetap 10%, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging mengharapkanpemerintahdaerahdapatmengoptimalkandana pajak rokok untuk bidang kesehatan, karena ini merupakan bagian Nawacita presiden.

Eduard mengungkapkan bahwa urusan ke-sehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini wajib diselenggarakan oleh semua daerah. “Pemerintah daerah harus mengalokasikananggaranurusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD,” ungkapnya.

Koordinator Program Pengendalaian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), OK Syahputra Harianda mengatakan, untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat serta praktik-praktik terbaikpenyalurandanpemanfaatan dana pajak rokok dalam pembangunan kesehatan masyarakat dantersusunnya grand desain rencana kerja atau program pembangunan Kesehatan melalui pengendalian Tembakau, YPI menggelar kegiatan workshop ini. OK Syahputra berharap pemerintah kabupaten/ kota untuk dapat mengoptimalkan dana pajak rokok sesuai peruntukannya, terutama dalam implementasi dan pembuatan regulasi KTR.

siti Amelia





Berita Lainnya...