Edisi 12-05-2017
Sumut Berpotensi Garap Energi Listrik Terbarukan


MEDAN– Sumatera Utara diketahui mempunyai potensi energi listrik baru dan terbarukan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Sayangnya pengembangan energi ini mendapatkan banyak hambatan.

Hal ini terungkap dalam diskusi Pojok Kagama yang digelar Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Sumut dan KORAN SINDO MEDANdi Warung Kopi, Garuda Plaza Hotel, Medan, Rabu(10/5). Diskusiini dihadiri puluhan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sumut. Narasumberdiskusitersebut, yakni Wakil Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumut Surya Tarmizi Kasim, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Syahrian Harahap dan Helin Simatupang.

Surya Tarmizi mengatakan, kondisi kelistrikan Sumut memang masih defisit. Hal itu bisa dilihat dari seringnya pemadaman yang terjadi dan belakangan secaramasif. Hal ini karena mesin pembangkit PLN tidak beroperasi secara optimal. “Kami menyebut apa yang terjadi saat ini karena PLN masih menggunakan sistem lama. Padahal, teknologi listrik dan kebutuhannya terus meningkat,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumut, energi listrik baru dan terbarukan merupakan solusinya. Sementara Sumut memiliki potensi sumber energi listrik tenaga air seperti mikrohidro, minihidro yang cukup besar. Sayangnya belum dimanfaatkan secara baik. “Bisa dilihat, realisasi pembangunan PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro) sulit di Sumut.

Banyak faktor penyebabnya, tapi yang paling dirasakan adalah regulasi dan birokrasi,” katanya. Dia mengatakan, untuk PLTMH, banyak investor yang sudah siap membangunnya. Namun, sering kali terhambat dengan sikap pemerintah yang tidak mendukung. “Ada juga faktor PS (pemuda setempat). Kami menyebutnya, dukungan yang diberikan pemerintah setengah hati.

Kalau sudah setengah-setengah, bagaimana mau maju kita ini,” bebernya. Wakil Ketua Kadin Sumut Syahrian Harahap menambahkan, potensi PLTMH di Sumut memang cukup besar. Syahrian, yang memiliki usaha di bidang energi listrik baru dan terbarukan, merasakan langsung sulitnya merealisasikan proyek ini. Pada saat teknologi siap, modalnya juga siap, tapi regulasi dan birokrasi tidak mendukung investasi di bidang ini.

“Pemerintah mengakui bahwa pengembangan energi listrik baru dan terbarukan merupakan keharusan untuk menggantikan energi sumber fosil, tapi regulasi tidak mendukung itu,” katanya. Syahrian menyebutkan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No10, 11, dan 12 tahun 2017. Isinya terkait energi baru dan terbarukan. Peraturan ini malah tidak menunjukkan keberpihakan pada pengembangan energi terbarukan.

“Biasanya harga listrik yang dibeli itu menggunakan feed in tariff tapi dengan peraturan baru itu, sekarang pakai negosiasi. Ini tentu saja tidak menarik bagi investor pengembangan energi listrik terbarukan,” kata Syahrian. Diskusi kemudian cukup menarik, setelah anggota Kagama Sumut turut memberikan respons. Anggota Kagama Sumut, Felix, sepakat dengan tidak ada konsistennya pemerintah dalam upaya pengembangan energi listrik terbarukan.

“Peraturan baru Menteri ESDM itu buat kaget juga. Investor bisa tarik badan. Mau dikembangkankah energi baru dan terbarukan ini?” katanya. Felix berharap semua pihak, termasuk pemerintah, bisa memaksimalkan sosialisasi energi baru dan terbarukan ini. Misalnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang sebenarnya bisa dimulai dari rumah atau perkantoran. Sosialisasi soal PLTS ini tidak ada atau minim sekali.

Dalam kesempatan itu, anggota Kagama Sumut, Helin Simatupang, memaparkan tentang pemanfaatan panas bumi atau geotermal sebagai energi listrik. Helin yang tengah bertugas di Sorik Marapi Geothermal Power mengaku panas bumi di Sumut juga sangat besar. “Di Sorik Marapi itu, potensinya bisa 2.400 MW,” bebernya.

fakhrur rozi


Berita Lainnya...