Edisi 12-05-2017
Dewan Tolak Pelunasan Pajak Rp4,8 M


SURABAYA– Rencana Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya untuk melunasi tunggakan pajak senilai Rp4,8 miliar dengan dana operasional perusahaan menuai protes kalangan DPRD Surabaya.

Mereka tidak sependapat dan meminta rencana tersebut dikaji ulang. Penolakan disampaikan karena klausul pelunasan Rp4,8 miliar tidak ada dalam Rencana Anggaran Keuangan (RAK) PD Pasar Surya 2017. Sebaliknya, RAK hanya mencantumkan anggaran untuk mencicil sebesar Rp500 juta. “RAK ini sudah jauh disusun sebelum pemblokiran rekening. RAK disusun dan disetujui (Dewan) pada awal April 2017.

Sedangkan pemblokiran rekening terjadi pertengahan April. Dan itu bukan pelunasan. Hanya angsuran saja,” tegas Anggota Komisi B DPRD Surabaya Rio Pattisilano. Karena itu, pihaknya meminta PD Pasar Surya untuk berkoordinasi dengan dewan sebelum melakukan pelunasan tunggakan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Surabaya.

Sebab, pihaknya tidak ingin anggaran yang digunakan untuk membayar utang pajak itu diambilkan dari operasional pasar. “Pendapatan PD Pasar Surya pertahun itu labanya hanya Rp4,5 miliar. Dengan deviden yang diserahkan ke Pemkot sekitar Rp1,5 miliar. Lalu ada uang tunai Rp4,8 miliar untuk pelunasan itu dari mana?” katanya curiga. Karena itu, dia khawatir bahwa dana yang digunakan untuk pelunasan adalah anggaran untuk revilitalisasi pasar yang diambilkan dari APBD.

Sebab, tahun ini PD Pasar Surya mendapatkan suntikan dana penyertaan modal sebesar Rp10 miliar. “Dana dari mana? Jangan-jangan malah dana yang harusnya sudah diposkan untuk revitalisasi pasar itu,” katanya. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto juga menyampaikan hal sama. Bahkan, menurutnya jika pelunasan pajak itu diambilkan dari dana operasional perusahaan maka akan membuat kacau keuangan perusahaan.

“Itu menyalahi aturan. Sebab dalam mekanisme keuangan perusahaan daerah, semua pos pengeluaran itu ada dan tercantum dalam RAK. Harus atas persetujuan dari pemkot dan pejabat terkait,” ucap Herlina. Karena itu, dia meminta agar pemerintah kota, PD Pasar Surya dan juga DPRD bisa berkoordinasi dengan baik untuk mencari solusi atas tunggakan pajak tersebut.

Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, Pemkot masih terus berkordinasi dengan KPP Madya Kota Surabaya. “Yang wajib pajak itu pedagang, bukan perusahaan. Ya kita masih minta ke mereka supaya diberi keringanan,” ucap Risma. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya Rusli Yusuf memastikan bahwa pelunasan tunggakan pajak tidak menggunakan dana APBD yang dikhususkan untuk program revitalisasi pasar.

Tetapi, anggaran tersebut adalah murni biaya operasional PD Pasar Surya sendiri. Karena itu, dia menjamin bahwa meski ada pelunasan pajak sebesar Rp 4,8 miliar dari anggaran perusahaan, tidak akan mengganggu proses pembangunan pasar tradisional. “Nggak akan mengganggu. Kan kita nggak bisa cawe-cawe pakai dana revitalisasi sebesar Rp10 miliar yang diberi sama pemkot. Jadi nggak akan mengganggu jalannya pemeliharaan dan revitalisasi pasarlah,” ucapnya.

Rusli menyampaikan, anggaran Rp4,8 miliar untuk pelunasan sudah dialokasikan dalam RAK PD Pasar Surya dan sudah disetujui oleh wali kota. “Maka segera akan kami lunasi. Nggak melalui proses mencicil lagi karena dari pejabat KPP yang baru tidak memperbolehkan proses mencicil,” ucap Rusli. Rusli menjelaskan, total tunggakan pajak PD Pasar Surya sebenarnya mencapai Rp8 miliar.

Namun, oleh KPP, PD Pasar Surya hanya diharuskan melunasi tunggakan pokok saja, yakni Rp4,8 miliar. Sementara sisanya (denda pajak) dihapuskan. Keringanan tersebut diperoleh dari hasil negosiasi PD Pasar Surya (Pemkot Surya) dan KPP beberapa waktu lalu. Hal senada juga disampaikan Sekretaris PD Pasar Surya Bambang Supriyadi. Ia menyebutkan bahwa biaya yang wajib dibayarkan sekitar Rp 4,8 miliar.

Akan tetapi yang saat ini masih menjadi gejolak adalah soal pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan diberlakukan ke pedagang. “Nggak akan bisa dijalankan. Percuma, pedagang tidak akan mau untuk membayar PPN,”ucapnya. Pihaknya masih berupaya memperjuangkan agar pajak tersebut tidak dibebankan ke pedagang sebanyak 5.000 orang yang menyewa stan di PD Pasar Surya.

ihya’ ulumuddin

Berita Lainnya...