Edisi 12-05-2017
Pelantikan Perangkat 21 Desa Diprotes


SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyesalkan pelantikan perangkat desa di 21 desa yang ada di Kecamatan Tulangan. Pasalnya, setelah perekrutan perangkat desa, masih ada protes dari peserta tes.

Namun, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu tidak bisa berbuat banyak. Sebab, pelantikan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa. Pelantikan digelar di tengah munculnya protes keberatan dari sejumlah peserta karena menilai seleksi perangkat desa tidak prosedural. “Saya menyesal karena celakanya ini (perangkat desa) sudah dilantik,” ujar anggota Komisi A Wisnu Pradono.

Wisnu mengaku sudah menelepon Camat Tulangan Abdul Wahib agar menunda pelantikan karena ada pengaduan dari sejumlah peserta yang keberatan dengan proses seleksi. Namun ternyata, permintaan itu tidak direspons. “Sekarang sudah dilantik, kalau dibatalkan, apakah nanti malah kisruh di desa-desa tersebut,” tandas politisi PDIP ini. Kekecewaan juga diungkapkan oleh anggota Komisi A lainnya Kusman.

Politisi PKS ini mengaku sudah mewanti-wanti agar Camat Tulangan berhatihati memantau pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayahnya. Namun ternyata, masih menemukan indikasi kejanggalan. Komisi A menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan peserta seleksi perangkat. Dalam hearing yang dimoderatori Sekretaris Komisi A H Saiful Maali ini, peserta seleksi yang tidak lolos mengungkap keberatan terhadap tes yang digelar Minggu (23/4).

Salah satunya Masbukhin, yang menyatakan tatib penjaringan di Desa Grinting dan Tulangan, hanya menyebut satu calon yang memiliki nilai tertinggi berhak menduduki perangkat desa. “Padahal sesuai Perbup, harusnya dua calon,” tegasnya. Peserta juga menduga pelaksanaan tes tidak sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 55/2016 karena Kecamatan Tulangan hanya membeli software dari PT Lotus.

Mereka pun menyoal keabsahan Kecamatan Tulangan sebagai pihak ketiga, karena Kecamatan Tulangan bertindak sebagai koordinator panitia sekecamatan. Sementara Camat Tulangan Abdul Wahib mengatakan, tidak ada yang menyalahi prosedur. Dia menyebut, seleksi perangkat desa di Kecamatan Tulangan menggunakan Pasal 14 dalam Perbup No 55/2016.

“Pihak ketiga itu bukan pihak penyelenggara. Pihak ketiga itu hanya kami beli aplikasinya,” ucapnya. Abdul Wahib mengaku ngotot membeli aplikasi dari PT Lotus karena seleksi perangkat di Kecamatan Tulangan tidak hanya saat ini. Namun mulai Desember mendatang, banyak perangkat desa yang sudah berhenti. “Jadi, saya beli aplikasi itu untuk ujian mendatang agar desa tidak usah membeli lagi.

Disimpan di kecamatan dan nanti bisa digunakan lagi, “ tandasnya. Soal perangkat yang sudah dilantik, Abdul Wahib menjelaskan, dalam perbup, rekomendasi dari camat tidak boleh lebih dari satu minggu. Jadi, dia menerbitkan rekomendasi karena persyaratan yang diajukan para kepala desa (kades), tidak menyertakan catatan. Dari 21 desa, sudah dilantik semua oleh kades masing-masing. Camat Abdul Wahib mengaku hanya memberi rekomendasi.

Protes keberatan terhadap seleksi diajukan oleh peserta dari sepuluh desa di Kecamatan Tulangan. Rinciannya, Desa Kepunten, Grinting, Modong, Kemantren, Kepuh Kemiri, Medalem, Kepadangan, Grogol, Tulangan, dan Kepatihan. Sementara itu, sejumlah peserta mengaku belum puas dengan hearing dengan Dewan. “Kami berencana mengajukan gugatan PTUN,” cetus salah satu peserta usai hearing.

abdul rouf


Berita Lainnya...