Edisi 12-05-2017
Pemkab Abaikan Waralaba Ilegal


BOJONEGORO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dinilai tidak tegas menindak adanya toko modern ilegal. Dewan juga menilai, perlu sanksi tegas agar pengusaha tak semena-mena.

Meski kuota pendirian toko modern berbentuk waralaba di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro telah habis, masih ada saja pengusaha yang ingin mendirikan waralaba toko modern. Menyikapi permasalahan tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab Bojonegoro bersikap tegas dan menertibkan toko modern tak berizin tersebut.

Salah satunya di Kecamatan Padangan yang saat ini tengah berdiri toko modern berbentuk waralaba namun tidak memiliki izin resmi. Di samping kuota toko modern waralaba di Kecamatan Padangan yang telah habis, lokasi toko itu juga tidak jauh dari pasar tradisional setempat. “Komisi A berharap Satpol dan Dinas Perizinan segera menutup toko modern yang ada di Desa Cendono, Kecamatan Padangan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito kemarin.

Padahal dalam Perda No 4/- 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan pusat perbelanjaan dan toko modern sudah diatur mengenai kuota dan jarak minimal toko modern terhadap pasar. Anam menegaskan, Pemkab Bojonegoro harus tegas terhadap toko modern yang melanggar aturan tersebut dikarenakan proses pendiriannya melanggar perda dan dapat mengancam keberlangsungan usaha masyarakat yang ada di pasar tradisional, yaitu Pasar Desa Cendono, Kecamatan Padangan.

“Dalam rekomendasi saat LKPJ Bupati pansus 1 yang anggotanya adalah seluruh anggota Komisi A telah merekomendasikan agar dilakukan moratorium pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya. Sementara itu, disinggung mengenai toko modern berbentuk waralaba yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas dan di Kecamatan Balen, pihaknya mengaku belum mendapatkan keluhan masyarakat terkait itu.

Sementara itu, Pemkab Bojonegoro berencana akan menambah kuota toko modern di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal itu melihat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bojonegoro sehingga dirasa perlu adanya penambahan jumlah toko modern. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bojonegoro Basuki mengatakan, Disdag masih melakukan fasilitasi terkait pembahasan perbup tersebut. Dia mengatakan, penambahan jumlah kuota dari mulanya 59 pasti akan dilakukan.

“Hanya saat ini masih belum final, kuota rencana disesuaikan karena pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Perbup tentang Toko Modern ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4/2015 pengganti Perbup No 20/2013 tentang Penataan Toko Modern. Saat ini perbup tersebut masih menunggu hasil fasilitasi dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bojonegoro.

Dari total kuota untuk Kabupaten Bojonegoro, yaitu 59 toko modern, baru terpenuhi sebanyak 51 toko waralaba. Tentu saja yang paling banyak bertempat di wilayah Kota Bojonegoro. Jika ada pengusaha yang mengajukan izin, saat ini diarahkan ke delapan tempat yang masih tersisa, yaitu di Kecamatan Sekar; Kedewan; Margomulyo; Ngasem; Ngambon; dan Gayam, masing-masing satu kuota.

Sementara di Tambakrejo masih tersisa dua kuota untuk pendirian gerai toko modern. Terpisah, keberadaan toko waralaba yang menjamur di wilayah Kabupaten Blitar dinilai kalangan DPRD meresahkan. Keberadaan waralaba dianggap mengabaikan peraturan daerah (perda) yang selama ini menjadi patokan batas jarak waralaba dengan kawasan pasar tradisional.

“Dan jelas pasar tradisional yang terancam,” ujar Mujib selaku anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar. Menurut dia, keberadaan waralaba bahkan sudah menggurita. Tidak hanya bercokol di 22 kecamatan, pemilik modal juga mengembangkan usaha di sebagian besar 248 desa di Kabupaten Blitar. “Terutama soal jarak. Banyak toko modern yang tidak sampai 1 kilometer dengan pasar modern. Kemudian banyak yang tidak menjual produk lokal di dagangannya,” terang dia.

muhammad roqib/ solichan arif


Berita Lainnya...