Edisi 12-05-2017
Bupati Klaten Segera Disidang


SEMARANG– Bupati Kabupaten Klaten Sri Hartini segera disidangkan. Berkas perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Klaten itu sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor Semarang.

“Sudah kami limpahkan, Rabu (10/5), ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk segera diperiksa. Sebab, pemeriksaan perkaranya di tingkat KPK sudah dinyatakan lengkap,” kata perwakilan KPK Afni Carolin saat dikonfirmasi kemarin. Sri Hartini saat ini sudah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Bulu Semarang. Hal itu dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan kasusnya.

“Kami sudah pindahkan tersangka ke LP Kelas II A Wanita Bulu Semarang. Kami tinggal menunggu penetapan jadwal sidang untuk memulai memeriksa perkara Sri Hartini,” ucapnya. Sementara itu, panitera muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Heru Sungkowo membenarkan adanya pelimpahan berkas Sri Hartini.

Pihaknya mengaku sudah menerima dan segera berkoordinasi dengan pimpinan guna penetapan majelis hakim dan jadwal sidang. “Berkasnya sudah kami terima, tebal sekali sekitar 60 cm tingginya,” ujarnya. Dalam berkas itu banyak saksi yang akan diperiksa. Setidaknya terdapat 600-an saksi yang diperiksa dalam berkas.

Pemberi Suap Bupati Klaten Dituntut Dua Tahun

Pada bagian lain, salah satu pemberi suap terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, Suramlan, dituntut dua tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu (10/5). Kasi SMP Dinas Pendidikan Klaten tersebut diduga memberikan uang Rp200 juta untuk naik jabatan sebagai kepala bidang. “Selain itu, meminta hakim menghukum Suramlan dengan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU KPK Dodi Sukmono, membacakan tuntutannya.

Jaksa menilai Suramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa memberikan suap. Dia dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Dodi, hal-hal yang memberatkan tuntutan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui perbuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga. Mendengar tuntutan itu, terdakwa Suramlan bergegas langsung berkoordinasi untuk menentukan sikap setelah diminta majelis hakim. Tak berapa lama kuasa hukumnya, Andreas, menyampaikan kalau tim kuasa hukum dan terdakwa akan mengajukan pembelaan atas perkara itu. “Kami akan mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya.

Terdakwa juga akan mengajukan pledoinya secara pribadi,” kata Andreas. Suramlan dan Sri Suhartini ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Dinas Bupati Klaten, Jumat (30/12/2016). KPK menetapkan Sri Suhartini dan Suramlan sebagai tersangka. Sri Suhartini sebagai penerima uang setoran dari PNS, sedangkan Suramlan sebagai penyetor atau penyuap.

Suramlan diduga menyetor uang senilai puluhan juta rupiah lantaran bakal dipromosikan dalam pengisian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Uang yang disetor Suramlan itu sebagai “uang syukuran” untuk memudahkan dirinya naik jabatan. Dalam OTT KPK tersebut, diamankan barang bukti uang tunai Rp2,080 miliar, USD7.500, dan SGD2.035 yang dibungkus dalam kardus.

andika prabowo

Berita Lainnya...