Edisi 12-05-2017
Lambang Daerah Melenceng Dari Perda


KUDUS– Lambang atau logo Kabupaten Kudus yang digunakan di lingkungan Pemkab Kudus ternyata tak sesuai dengan Perda No 5/1969.

Peringatan kelahiran logo daerah pada 20 Mei mendatang diharapkan jadi momentum agar penggunaan logo daerah yang penuh simbol kaya filosofi itu sesuai regulasi. Temuan soal adanya kesalahan dan ketidakseragaman dalam penggunaan logo ini disampaikan sejarawan Kudus Edy Supratno dalam diskusi “Mencari Lambang Logo Kabupaten Kudus” yang digelar di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kudus kemarin.

Edy tertarik melakukan riset penggunaan lambang daerah ini setelah penasaran dengan kata “dua puluh lilin” yang menunjukkan tanggal lahirnya lambang daerah 20 Mei 1969, seperti yang tertulis dalam website resmi Pemkab Kudus. Saat membaca kata lilin, Edy teringat berkas Perda Nomor 5/1969 yang didapatnya saat melakukan riset di Belanda. Ternyata setelah diteliti memang terdapat kesalahan.

Kata lilin seharusnya adalah pilin (tali yang dipilin). “Itu temuan awal. Ternyata ada sejumlah lain terkait penggunaan logo Kabupaten Kudus,” kata Edy yang juga penulis buku Djamhari, penemu Keretek ini, kemarin. Parahnya lagi, kata Edy, penggunaan logo daerah ini juga berbeda antarsatu instansi dengan lainnya. Dia menduga Pemkab Kudus tidak menggunakan patokan yang jelas, sesuai perda yang diterbitkan pada era kepemimpinan Bupati Kudus Saubari tersebut.

Dari delapan pemasangan lambang Kabupaten Kudus yang diteliti Edy, seluruhnya terdapat perbedaan. Parahnya, tak satu pun lambang yang benar, sesuai perda yang disahkan era DPRD Gotong Royong tersebut. Delapan lambang yang didapat Edy berasal dari logo kabupaten di depan Pendapa Kudus, Panji (bendera) Kudus di pendapa, website Kemendagri, website Pemkab Kudus, mobil dinas Kabupaten Kudus, banner yang dipasang Setda Kudus, RSU dr Loekmonohadi, dan buku terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Perbedaan itu terdapat pada warna, bentuk, jumlah, dan kata yang terpasang di masingmasing logo. Dari kedelapan logo yang saya jadikan sampel, tak satu pun yang sesuai dengan perda,” ujar Edy. Edy mencontohkan, jumlah gambar kapas di logo yang seharusnya delapan, di website, mobil dinas, dan buku terbitan Disbudpar sebanyak sembilan kapas.

Padahal jumlah delapan itu melambangkan bulan Agustus yang merujuk peristiwa Kemerdekaan RI. Gambar keris yang seharusnya berwarna hitam, melambangkan sifat ksatria, banyak yang tergambar berwarna putih. Tulisan semboyan “Nagri Carta Bhakti” yang berarti daerah yang makmur dan taat kepada pemerintah pusat juga ada perbedaan. Pada kata carta , di pendapa justru tertulis karta (dengan huruf K). Pada kata bhakti juga banyak tertulis bakti (tanpa huruf H).

Gambar lima batang rokok yang seharusnya diikat dengan benang merah, banyak yang benangnya berwarna lain. “Padahal setiap warna, jumlah, bentuk, dan angka memiliki makna dan filosofinya sendirisendiri,” ucapnya. Edy mengungkap kesalahan ini agar Pemkab Kudus menertibkan penggunaan lambang daerah sesuai regulasi. Kesalahan ini pun dikhawatirkan terus berlanjut dan kian tersebar luas.

Sekretaris PWI Kudus Ali Bustomi menerangkan, Perda Nomor 5/1969 hingga sekarang masih berlaku karena belum dicabut. Karena itu, seluruh elemen utamanya Pemkab Kudus harus merintis upaya pelurusan tersebut. “Jangan sampai kesalahan ini nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tanggal 20 Mei tahun ini bisa menjadi momentum tepat untuk mengawali upaya itu,” katanya.

muhammad oliez

Berita Lainnya...