Edisi 12-05-2017
Satgas Mafia Pangan Buru Penimbun Sembako


SEMARANG - Satgas Mafia Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah melakukan pengecekan ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang puasa Ramadan.

Hasilnya, harga sembako terpantau relatif masih normal, kecuali bawang putih. “Karena bawang putih kan kosong seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur,” ujar Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono kemarin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah upaya spekulan yang akan memanfaatkan situasi mendekati Ramadan dan Lebaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan, satgas di tingkat polda melibatkan unsur petugas Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) hingga Brigade Mobil (Brimob). “Untuk penindakan. Yang jelas kita sudah monitor hargaharga di wilayah.

Memang ada beberapa harga yang naik, ada yang masih stabil,” kata Lukas, yang juga Ketua Satgas Mafia Pangan Polda Jateng ini. Adanya beberapa harga yang naik masih didalami penyebabnya. Pihaknya berkoordinasi dengan otoritas perdagangan. Sebab, naiknya harga bukan semata-mata karena ulah spekulan, tapi bisa jadi karena penyebab lain.

“Karena penyebabnya tidak tunggal. Kita cari tahu dulu, kenaikan karena apa. Kalau karena menimbun, ancaman hukumannya sampai 7 tahun penjara,” ucapnya. Lukas mengatakan, pemantauan terhadap harga dilakukan untuk komoditas tertentu yang termasuk sembako. Dia menyebut, sebelum dibentuk satgas pun, pihak intelijen tiap harinya melakukan monitoring harga-harga.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djarod Padakova mengatakan pembentukan satgas itu merupakan instruksi Kapolri untuk memonitor harga bahan pokok jelang Lebaran. “Sasarannya pendistribusian tata niaga pangan, juga tentang pelaku atau oknum- oknum yang akan menimbun bahan pokok akan jadi sasaran kita. Setiap minggu akan evaluasi,” ucapnya.

Pemantauan di Jawa Tengah, dilakukan hingga ke tingkat paling bawah. Apabila ada indikasi kenaikan, tim langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Jika terbukti ada praktik nakal penimbunan, Djarod mengatakan pelaku bisa dijerat Undang-Undang Tata Niaga yang ancaman hukumannya sampai 7 tahun.

eka setiawan




Berita Lainnya...