Edisi 12-05-2017
Belanja Pegawai Pemkab 60%


CIREBON – Anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cirebon masih tinggi atau sekitar 60% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon Iim Rohiman mengakui, masih tingginya anggaran belanja pegawai membuat pihaknya tak berani mengangkat pegawai honorer. Pengangkatan pegawai maupun tenaga honor dipandang akan semakin membebani APBD.

Padahal, pihaknya memerlukan keseimbangan melalui perampingan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. "Anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cirebon masih tinggi, sekitar 60% dari APBD. Kalau ingin seimbang, harus ada perampingan struktur di Pemkab Cirebon," katanya.

Persentase belanja pegawai itu sendiri, lanjutnya, belum termasuk alokasi biaya perjalanan dinas (SPPD) bagi tiap pegawai. Bila menghitung secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai diperkirakan hampir 75%. Sementara sisanya 25% baru diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Dia menyebutkan, jumlah PNS yang terdata pada BKPSDM Kabupaten Cirebon dan ditanggung APBD lebih dari 14.000 pegawai.

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga honor yang tercatat di instansinya yakni 185 honorer. Jumlah itu pun belum termasuk tenaga honor di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di mana honornya ditanggung instansi bersangkutan. Pemkab Cirebon diyakinkan Iim, sejak 2005 tak pernah melakukan pengangkatan, baik PNS maupun tenaga honor, yang biayanya ditanggung APBD Kabupaten Cirebon.

"Banyaknya honorer di OPD lain pun tentu memengaruhi anggaran belanja pegawai, meski honor mereka ditanggung masing-masing OPD," tambahnya. Dengan kondisi ini, dia memandang perlunya kesesuaian sistem antara kemampuan pendapatan dan pengeluaran, khususnya bagi pegawai.

Sementara itu, akademisi yang juga dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Kota Cirebon Abdul Djalil Hermawan menyebutkan, belum adanya prioritas pembangunan mengakibatkan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat ratarata kemudian hanya digunakan untuk kegiatan seremonial.

"Menurut saya, pemda harus menginventarisasi semua program prioritas yang langsung berhubungan dengan masyarakat," ujarnya. Dia menyebutkan, setidaknya ada lebih dari 243 daerah di Indonesia yang alokasi APBD masih terbilang jomplang, antara belanja publik dan pegawai. Menurutnya, rata-rata pemda kurang memahami manajemen anggaran.

erika lia

Berita Lainnya...