Edisi 12-05-2017
Honorer Titipan Jadi Beban AP BD


BANDUNG BARAT - Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat terpaksa mempekerjakan sejumlah pegawai tidak tetap atau pegawai honorer meski tidak tercantum dalam pagu anggaran yang ditetapkan.

Kondisi itu terjadi diduga karena adanya desakan dari oknum anggota Dewan. Seorang pegawai eselon IV di Sekretariat Daerah KBB yang tidak ingin disebutkan namanya, mengeluhkan keberadaan honorer titipan dari oknum dewan tersebut. Selain statusnya tidak jelas, keberadaan honorer tersebut secara otomatis akan menambah beban anggaran.

Sementara pagu anggaran untuk berbagai kegiatan sudah disusun pada tahun lalu, sebelum APBD 2017 ditetapkan. “Di sini saja ada empat orang honorer baru. Ngak tahu nanti gimana bayar gajinya kan tidak ada dalam daftar penggunaan anggaran. Mau menolak juga bagaimana, karena dewan yang meminta dimasukkan. Seharusnya, kalau mau ada penambahan honorer itu diusulkan sejak pertengahan tahun lalu.

Kalau sekarang kan anggarannya sudah ada peruntukannya,” keluhnya. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB, pada awal 2017 ini terdapat 2.489 PTT di Pemkab Bandung Barat, belum termasuk guru PTT atau guru honorer. Jumlah tersebut lebih banyak 144 orang dibandingkan jumlah PTT pada akhir 2016.

Adapun tenaga honor guru dan tata usaha di SD dan SMP negeri berjumlah 7.832 orang. Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM KBB Faizal Firdaus menuturkan, mekanisme penerimaan honorer diserahkan kepada setiap SKPD, selaku instansi yang mempunyai kegiatan masing-masing. Walau demikian, penambahan atau pengurangan honorer perlu dilaporkan kepada BKPSDM, karena setiap honorer akan diberikan jaminan kesehatan.

“Penerimaan PTT enggak pakai seleksi dari BKPSDM, karena itu sesuai kebutuhan di masing-masing SKPD. Proses penerimaannya juga ada di masing- masing SKPD. SKPD kan ada kegiatan, butuh personel, sedangkan SKPD kekurangan orang karena enggak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Jadi, untuk sementara menggunakan PTT,” terangnya. Dia mengaku tidak tahu total anggaran yang disiapkan Pemkab Bandung Barat untuk menggaji para honorer, karena datanya ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa honorer lulusan sarjana digaji Rp1,75 juta/bulan sedangkan lulusan SMA digaji Rp1,65 juta/bulan. Terpisah Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengaku tidak tahu dengan kabar yang menyebutkan bahwa ada oknum dewan yang kerap menitipkan pegawai honorer. “Sampai hari ini anggota dewan, satu pun tidak pernah mendengar itu,” katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon.

nur azis


Berita Lainnya...