Edisi 12-05-2017
PPK Wajib Bersertifikat


BANDUNG – Pemkab Bandung mulai tahun ini mewajibkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki sertifikat. Hal itu dilakukan agar pengguna anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kualifikasi teknis serta keahlian dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Marlan mengatakan saat ini Ibu Kota Soreang sudah memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri. Untuk itu proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara profesional. “Makanya para pejabat pembuat komitmen wajib memiliki sebuah sertifikat,” ujar Marlan.

Menurut Marlan, dengan adanya sertifikat itu para pimpinan di perangkat daerah bisa tahu betul mengenai program pengadaan barang atau jasa diinstansinya. Di sisi lain, kewajiban bersertifikat itu juga sesuai Perpres 54 tahun 2010. “PPK (pejabat pembuat komitmen) itu idelanya memenuhi persyaratan. Memiliki integritas dan paham manajerial,” kata dia.

Ditambahkan Marlan, Pemkab juga terus saat ini menyosialisasikan Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Simontepra). Sistem itu untuk mengawasi penganggaran mengingat sudah terintegrasi dengan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan Staf Kepresidenan.

Lebih lanjut, kata dia, aplikasi (Simontepra) ini bisa mempermudah perangkat daerah dalam menyampaian laporan penyerapan anggaran karena dilakukan secara online melalui internet. “Selain itu juga akan mempermudah pengendalian serapan anggaran oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pusat karena terpantau secara realtime,” tuturnya.

Kepala Sub Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat Dede Jayalaksana berharap seluruh daerah terus melakukan pembenahan dalam hal pengerjaan lelang dan pelaporan anggaran termasuk SDM nya yang harus bersertifikat.

“Nah aplikasi Simontepra menjadi salah satu sarana untuk penyempurnaannya juga,” kata dia. Menurut dia, tak hanya dari segi pelaporan administratif sistem itu juga memastikan bila pengadaan baik barang dan jasa aman dari benturan hukum.

dila nashear

Berita Lainnya...