Edisi 12-05-2017
Pembebasan Lahan Tak Transparan


GARUT - Proses pembebasan lahan warga untuk proyek Jalan Kadungora-Copong, Kabupaten Garut menuai polemik. Warga yang lahannya terdampak terkesan harus menyetujui penjualan tanah tanpa mengetahui harga yang ditawarkan Pemkab Garut.

Seorang warga asal Kampung Singkur, Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, Sutisna, 53, menuturkan, harga yang disampaikan pemerintah melalui konsultan dan Badan Pertahanan Negara (BPN), seolah tidak dilakukan secara musyawarah bersama. Dia mengungkapkan, pada musyawarah harga yang dilakukan di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora pada Rabu (10/5) lalu, harga tanah baru diketahui warga setelah mereka dipanggil satu per satu, tidak melalui forum.

“Warga dipanggil satu-satu ke depan untuk mengetahui bahwa tanah miliknya dihargai sekian nominal oleh konsultan. Kalau musyawarah, harusnya dibahas bersama-sama dengan warga yang lain,” tutur Sutisna, kemarin. Sutisna menyebut, lahan miliknya di kawasan Cikembulan, Kecamatan Kadungora, yang terdampak proyek jalan tersebut memiliki luas sekitar 27 meter persegi.

Sewaktu namanya dipanggil, dirinya baru mengetahui bila tanahnya yang berada di Blok Saar tersebut hanya diganti dengan uang kurang lebih sebesar Rp4 juta. “Berarti satu meter persegi tanah saya hanya dihargai Rp161.000. Harga cabai saja bisa melebihi harga tanah milik saya kalau hanya segitu,” ujarnya. Begitu pun dengan Anan, 60, warga Kampung Singkur lain yang lahannya ikut terdampak.

Pada kegiatan musyawarah tersebut, Anan hanya mendapat penggantian kurang lebih sebesar Rp23 juta atas ratusan meter persegi sawah miliknya yang terkena proyek jalan. “Saya tidak mengerti, kompensasi atas lahan sawah yang saya miliki hanya sekitar Rp23 jutaan saja,” ucapnya. S enada dengan Sutisna dan Anan, Dadi Purwadi, 55, seorang warga Kabupaten Bandung, yang juga memiliki lahan di kawasan Cikembulan, Kadungora, merasa heran dengan proses musyawarah tersebut.

Menurutnya, seharusnya proses musyawarah dilakukan secara bersama-sama dan terbuka di antara warga yang hadir dalam acara tersebut. Di tempat terpisah, tidak transparannya proses pembebasan lahan untuk proyek jalan Kadungora-Copong mendapat sorotan Garut Governance Watch (G2W). Lembaga antikorupsi itu menduga ada permainan di balik pelaksanaan pembebasan lahan.

“Bisa saja ada kongkalikong atau bancakan dalam proses pembebasan lahan antara konsultan, pemerintah, makelar tanah, atau pihak lain, untuk keuntungan kelompok tertentu. Sebab nilai dana penggantian yang dicantumkan dalam APBD, tidak secara terbuka disampaikan dalam musyawarah,” kata Ketua Dewan Etik G2W, Agus Sugandhi.

Agus mencurigai bila dana yang dicantumkan dalam APBD memiliki nilai yang besar, sementara uang yang dibayarkan kepada masyarakat kecil. “Memang dalam praktiknya pemerintah melibatkan salah satu bank untuk kemudahan transfer. Tapi kalau ternyata uang yang dianggarkan besar tapi saat diberikan ke warga kecil, sisa uangnya lari kemana? Bisa jadi ada mark up NJOP oleh pemerintah karena kongkalingkong tadi,” ungkapnya.

Menurut Agus, warga pemilik tanah, harus mengetahui detail proyek tersebut, dimulai degan panjang jalan, hingga anggaran yang dituangkan dalam APBD. “Warga juga harusnya tahu berapa nilai biaya penggantiannya. Jika warga baru mengetahui saat dipanggil perorangan, bukan musyawarah namanya.

Masuk kategori intimidasi secara halus juga, mau tidak mau warga jadi menjual. Bisa penggiringan,” imbuhnya. Dirinya membandingkan proyek pembangunan jalan sepanjang 18 km itu dengan megaproyek Bendung Copong, beberapa waktu lalu. Menurutnya, proyek yang didanai oleh APBN tersebut cukup transparan dan terbuka kepada masyarakat.

fani ferdiansyah


Berita Lainnya...