Edisi 19-05-2017
Pengelolaan Dana Desa Belum Optimal


JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dana desa dikelola lebih baik. Sebagai salah satu program unggulan, alokasi dana desa saat ini belum optimal memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Berbagai kasus penyimpangan dana desa saat ini banyak dilaporkan berbagai elemen masyarakat ke aparat penegak hukum. Bahkan beberapa kasus laporan dugaan penyimpangan dana desa sudah ditindaklanjuti sebagai kasus hukum seperti penangkapan oknum camat di Sampang, Madura, beberapa waktu lalu.

”Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta kemarin.

Jokowi menjelaskan alokasi dana dari tahun ke tahun terus meningkat. Mulai dari Rp20 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016 hingga Rp60 triliun yang dianggarkan pemerintah pada 2017. Dia berharap besaran alokasi dana desa tersebut harus mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. ”Oleh sebab itu, para kepala desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien,” katanya.

Dia berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan desa. Sebab selama ini para kepala desa lebih disibukkan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya. ”Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet.

Bagaimana kepala desa tidak mengurus desanya, malah mengurus laporannya,” sebutnya. Akuntabilitas pengelolaan anggaran, lanjut Jokowi, juga harus dilakukan seluruh jajaran pemerintah tidak hanya terkait dana desa. Menurutnya perubahan dunia sekarang ini terjadi dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik.

Karenanya Presiden mengingatkan jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran. ”Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia (anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ.

Sudah beres tidak tahu kita output -nya apa, tidak tahu kita outcome -nya apa,” terangnya. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan banyak laporan tentang penyimpangan penggunaan dana desa yang diterima KPK. Laporan ini diperoleh langsung dari masyarakat. ”Kita melihat bahwa dana-dana desa itu dari berbagai laporan.

KPK juga menerima pengaduan dari masyarakat. Banyak sekali penyimpanganpenyimpangan dana desa itu,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin. KPK pun berharap agar dana desa ke depannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. Pasalnya, pada tahun lalu, terdapat sekitar 300 laporan yang diterima oleh KPK terkait penyalahgunaan dana desa.

”KPK sampai akhir tahun lalu itu sekitar 300 lebihlah pengaduan masyarakat terkait dana desa. KPK Itu kan hanya menyangkut penyelenggara negara. Kepala desa itu kan tidak masuk kualifikasi penyelenggara negara. Kita limpahkan kepada Inspektorat Kementerian Pembangunan Desa atau kita limpahkan ke aparat pengawasan internal pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

KPK pun mengusulkan adanya sanksi untuk kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa. Salah satunya adalah dengan hukuman administratif hingga pencopotan jabatan. ”Kami mengusulkan adanya mekanisme terkait sanksi administratif misalnya dengan pemberhentian kepala desa. Pecat saja. Kalau tidak kembalikan uangnya pecat.

Tapi kan prosedur belum ada. Nanti akan kita bahas bersama antara Kementerian Desa, Kemedagri untuk mencari bagaimana penyelesaiannya agar lebih cepat. Kalau pidana butuh waktu lebih lama,” ungkapnya. Menurutnya, terdapat beberapa kendala untuk kasus penyalahgunaan dana desa. Salah satunya adalah tingginya biaya yang dikeluarkan untuk persidangan.

Untuk itu butuh hukuman yang efektif agar dapat memberikan efek jera kepada kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa. ”Tapi tetap kita monitor. Memang jadi pertanyaan. Apakah semua penyimpangan dana desa itu masuk berakhir di persidangan tindak pidana korupsi. Saya katakan harus kita perhatikan juga cost and benefit - nya.

Kalau penyimpangan Rp10 juta-20 juta tapi proses ke persidangan sampai ratusan juta, artinya kan tidak efektif, tidak efisien. Biayanya coba kalau desa di Natuna sidang di Tanjung Pinang. Berapa biaya datangkan saksi,” sebutnya. Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan, aplikasi sistem keuangan desa yang sederhana sebenarnya sudah dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Eko mengungkapkan, dari 74.910 desa sudah 30 % desa yang memakai sistem keuangan tersebut. Menurut dia, saat ini pemerintah tinggal mendorong supaya lebih banyak desa yang memakai sistem tersebut.

Eko juga menjelaskan bahwa dia menunjuk mantan petinggi KPK Bibit Samad Rianto sebagai ketua satuan petugas dana desa. Dia percaya kredibilitas Bibit sebagai pegiat antikorupsi bisa menghapus korupsi di penggunaan dana desa. Selain itu dia juga berkoordinasi dengan KPK untuk mengawal dana desa.

neneng zubaidah/ Okezone








Berita Lainnya...