Edisi 19-05-2017
Program Anies Harus Ditampung di APBD 2018


JAKARTA - Program unggulan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus diakomodasi dalam APBD 2018.

Untuk menampung program tersebut diperlukan komitmen pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat duduk bersama dengan tim sinkronisasi. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, wajib hukumnya menampung program gubernur terpilih sekaligus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang memuat visimisi Anies-Sandi.

Peluang masuknya program Anies-Sandi pada APBD 2018 berada dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang sedang dibahas saat ini. Taufik meminta Djarot lapang dada menyempatkan waktunya berkonsultasi dengan tim Anies-Sandi agar program gubernur terpilih masuk di RKPD. “Ini kan untuk rakyat. Apa sih untungnya menahan-nahan.

Mau nambah umur satu tahun lagi ya dengan nitip anggaran pada kegiatan RKPD 2018,” ujarnya kemarin. Dia mencontohkan ketika Pilkada DKI 2012 selesai, gubernur DKI Jakarta saat itu Fauzi Bowo (Foke) sudah memiliki tim yang berkoordinasi dengan tim gubernur terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kemudian setelah dilantik, Jokowi- Ahok sudah bisa menjalankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), padahal saat itu pelantikan dilakukan akhir tahun dan menjalankan program APBD Perubahan 2012 yang ditandatangani Foke. “Ya memang APBD Perubahan 2017 itu acuannya RPJMD 2012-2017.

Kami harap kebijaksanaan Pak Djarot agar 100 hari kerja yang dimulai Oktober 2017 Anies-Sandi bisa menjalankan janji-janji kampanyenya,” kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu. Djarot mengaku masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memasukkan program Anies-Sandi pada APBD 2018.

Program gubernur terpilih hanya bisa masuk dalam RKPD yang akan ditandatangani Djarot akhir bulan ini. Proses RKPD yang sudah melewati masa konsultasi publik akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) pada Senin (22/5) mendatang. Setelah itu, eksekutif akan mengundang pimpinan DPRD bersama ketua fraksi dan menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan di masa transisi penyusunan RAPBD 2018.

“Saya masih sibuk untuk bertemu dengan tim gubernur terpilih. Silakan saja kasih masukan lewat partai pengusungnya di DPRD DKI,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Untuk penyusunan RAPBD 2018 prosesnya sudah berjalan melewati Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat RW hingga provinsi dan telah di-input dalam e-Musrenbang.

Artinya, proses perencanaan yang dilakukan dari kelompok masyarakat paling bawah sudah berjalan semestinya. Apalagi proses RKPD sudah melewati masa konsultasi publik yang mendapat masukan dari stakeholder berdasarkan e-Musrenbang . Mantan wali kota Blitar itu menyarankan sebaiknya tim sinkronisasi menyampaikan masukannya kepada DPRD DKI yang memiliki hak penyusunan dan budgeting sehingga Djarot fokus dan tidak bongkar kegiatan kerja di tengah jalan.

Terlebih dalam penyusunan RKPD, Pemprov DKI sudah memiliki sistem yang tidak bisa mengubah program kegiatan terkecuali mundur manual tidak menggunakan e-budgeting . “Kalau kembali manual, berarti tidak transparan lagi dan enggak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat.

Nah, proses anggaran seperti inilah yang selama ini kami sampaikan kepada legislatif. Tolong dipatuhi jangan dilanggar, paham ya,” ungkapnya. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menuturkan, sistem pembahasan anggaran yang tidak bertepatan dengan pelantikan menjadi penyebab sulitnya menampung program gubernur terpilih pada APBD 2018.

Untuk itu, tim Anies- Sandi harus pintar mengolah akar permasalahan sistem ini agar dapat mempertemukan pembahasan program kegiatan Anies-Sandi dalam APBD 2018. Margarito tidak menyalahkan sikap plt gubernur DKI yang enggan memasukkan program Anies-Sandi lantaran kewenangan dalam penyusunan APBD 2018 berada sepenuhnya di tangan Djarot, meskipun pada 2018 akan dijalankan Anies- Sandi.

Hal itu pun diatur dalam hukum dan tidak ada alasan mengintervensi Djarot memasukkan program Anies-Sandi. “Waktunya tinggal satu minggu kalau menunggu arahan Kemendagri untuk memasukkan program Anies-Sandi pada RKPD. Di sini yang harus dicermati tim Anies-Sandi yakni mencari cara bagaimana bisa menampung janji kampanyenya pada 2018,” ujarnya.

Dia juga mengimbau Djarot sebagai pemimpin menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam menyusun APBD 2018, sehingga warga tidak tersandera APBD dalam menikmati pembangunan di Jakarta yang merupakan hak dari kewajiban warga pembayar pajak.

bima setiyadi


Berita Lainnya...