Edisi 19-05-2017
Terganjal Tatib, Angket KPK Bakal Gagal


JAKARTA – Penggunaan hak angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir dipastikan gagal. Penyebabnya, rencana membentuk panitia khusus (pansus) hak angket akan terbentur aturan tata tertib (tatib) DPR.

Kemarin pimpinan fraksi dan pimpinan DPR menyepakati bahwa Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR yang menyatakan bahwa pembentukan Pansus Angket DPR terdiri atas semua unsur fraksi harus dimaknai secara redaksional. Dengan kata lain, sebuah pansus tidak bisa dibentuk jika ada fraksi yang tidak mendukung.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar kemarin, ketentuan soal tatib DPR dibacakan secara terbuka setelah dimintaoleh salah satu fraksi. “Bahwa sesuai ketentuan dalam rapat dan dalam tatib, pansus angket itu ataupun pansus lain harus diikuti oleh semua unsur fraksi,” kata Taufik Kurniawan yang memimpin rapat Bamus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ketentuan dalam tatib tersebut selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan bagi semua fraksi untuk menentukan sikap lebih lanjut terkait kelanjutan Pansus Angket KPK. Adapun Pasal 171 ayat (2) Tatib DPR berbunyi, “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.”

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, DPR tidak bermaksud menafsirkan ketentuan pada tatib tersebut lebih jauh. Apa yang diputuskan itu pada dasarnya sesuai dengan redaksional ketentuan yang ada di mana pansus harus diikuti semua unsur fraksi. “Ini ketentuan konstitusional, kita tidak perlu berkutat dalam polemik perlu atau tidak, kita langsung prosedural dan konstitusional saja. Itu juga yang diharapkan pimpinan fraksi,” ungkapnya.

Atas kesepakatan tersebut, menurut dia, menjadi hak setiap fraksi untuk menentukan langkah selanjutnya. Bagi yang mendukung hak angket KPK dipersilakan mengirimkan perwakilannya untuk menjadi anggota pansus. Penggunaan hak angket KPK ini jadi polemik sejak disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 24 April lalu.

Tiga fraksi melakukan walkout karena menolak usulan hak angket ini. Fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat, PKB, dan Gerindra. Belakangan Fraksi PAN, PKS, dan PPP ikut menolak, termasuk berjanji tidak mengirimkan anggota fraksinya ke pansus. Fraksi yang konsisten mendukung angket adalah PDIP, Golkar, dan NasDem. Adapun Hanura tidak menunjukkan sikap tegas. Usulan hak angket ini ditandatangani 26 anggota DPR dari lintas fraksi.

Pembentukan hak angket ini dipicu keengganan KPK menuruti permintaan Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang menginginkan agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap tersangka Miryam S Haryani. Pada pemeriksaan itu Miryam disebutkan diancam oleh sejumlah anggota DPR jika membongkar kasus korupsi e-KTP.

Di lain pihak, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikukuh bahwa pansus akan tetap terbentuk meskipun sejumlah fraksi menolak mengirim anggota ke pansus. Politikus PKS ini memaknai berbeda aturan di tatib. Baginya, pansus tidak harus terdiri atas seluruh perwakilan fraksi. Sementara itu, hingga kemarin, Bamus belum menerima satu pun nama dari fraksi untuk ditempatkan di pansus.

Adapun pada rapat paripurna kemarin, PKS satu-satunya fraksi yang tegas menolak tidak akan mengirimkan nama anggotanya. Waktu yang tersedia bagi Pansus Hak Angket KPK untuk menyerahkan laporan ke pimpinan DPR adalah 60 hari setelah pengesahan di paripurna. Hal ini diatur dalam UU Nomor 17/- 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Jika hingga batas waktu itu tidak ada laporan, hak angket otomatis dianggap gugur. Anggota Fraksi PKS Anshori Siregar menegaskan bahwa fraksinya tidak pernah memerintahkan anggota untuk mendukung penggunaan hak angket atas KPK. “Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab terhadap putusan angket,” ujarnya dalam rapat paripurna kemarin.

Kemudian, lanjut Anshori, Fraksi PKS juga menegaskan bahwa fraksinya tidak akan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti panitia angket KPK. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan, fraksinya tetap pada posisi semula, yakni tidak akan mengirim wakil dalam Pansus Angket KPK. Namun dia tetap menghormati apa yang menjadi hakhak anggota DPR dan fraksi yang berbeda pandangan dengan Demokrat.

kiswondari

Berita Lainnya...