Edisi 19-05-2017
Usik NKRI, Gerakan Minahasa Merdeka Wajib Ditindak


JAKARTA - Pemerintah diminta cepat tanggap dan tidak mengabaikan munculnya Gerakan Minahasa Merdeka oleh sekelompok orang di Sulawesi Utara.

Apa pun sikap atau pernyataan sebuah kelompok yang berkaitan dengan ancaman kedaulatan negara sudah sepatutnya ditindak tegas oleh aparat. Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan upaya kelompok yang menginginkan Minahasa merdeka telah melanggar undangundang, terutama yang berkaitan dengan terorisme.

“Kalau ingin memisahkan diri dari Indonesia itu namanya separatisme dan melanggar, terutama UU Terorisme. Itu tergolong upaya makar,” ujarnya di Jakarta kemarin. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai, pencegahan oleh aparat penegak hukum menjadi keharusan. Memang, dia juga mendukung jika untuk tahap awal perlu langkah-langkah persuasif.

“Saya juga menegaskan agar pemerintah tegas pada upaya perkumpulan yang tidak jelas dan tidak produktif ini,” ujarnya. Ancaman untuk memerdekakan diri ini dilontarkan sekelompok orang di Sulawesi Utara menyusul kekecewaan terhadap putusan hakim yang memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2 tahun dalam kasus penodaan agama.

Beberapa di antaranya bahkan mengibarkan bendera Minahasa Raya. Isu Minahasa merdeka ini pun menjadi viral di media sosial dan diberitakan luas media massa. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis juga mengingatkan bahwa sangat penting polisi menangkap siapa pihak di belakang munculnya isu yang menuntut merdeka dan menggulirkan wacana referendum tersebut.

Dia meyakini isu itu sengaja diembuskan kelompok separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan vonis Ahok. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, bagaimanapun gerakan itu tidak bisa disepelekan karena sudah mengusik NKRI.

Menurut dia, di saat semua pihak sedang menggalakkan dan menguatkan komitmen menjaga NKRI, munculnya gerakan itu tentu sudah mengganggu. “NKRI harga mati yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, dan harus tetap kita perjuangkan,” ujarnya. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan, Gerakan Minahasa Merdeka memang hanyalah ungkapan kekecewaan atas proses politik dan penegakan hukum, lalu diekspresikan dalam sebuah gerakan.
Dia menilai gerakan itu berbeda dengan aksi separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau referendum yang terjadi seperti Timor Leste. “Kendati bukan gerakan separatisme yang kuat, pemerintah bisa lebih tanggap menyikapi adanya kekecewaan dari masyarakat di Minahasa,” kata Muradi.

Menurut Muradi, Gerakan Minahasa Merdeka tidak akan menjadi gerakan yang kuat, misalnya meminta referendum kemerdekaan atau mengangkat senjata untuk berperang. Muradi menjelaskan, kalau gerakan ini mau memerdekakan diri, tentu ada prasyarat yang bisa disematkan bahwa mereka tergolong separatis.

Misalnya meminta referendum atau pemerintah daerah tidak berfungsi lagi atau pemerintah pusat juga tidak punya kekuatan menguasai wilayah tersebut, lalu mayoritas penduduknya mendukung kemerdekaan. “Di Aceh dan Papua mereka mengangkat senjata dan di Timor Timur mereka akhirnya mendapatkan referendum. Jadi Gerakan Minahasa Merdeka ini beda,” ujarnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, konsistensi, profesionalitas, dan independensi Polri diuji dalam kasus yang mengarah separatisme di Minahasa ini. Menurutnya, ketika polisi begitu sigap menindak aksi kelompok nasionalis Rahmawati cs dan kelompok Islam yang hendak melakukan demo pada Desember 2016 dengan tuduhan makar, seharusnya hal yang sama juga berlaku untuk gerakan di Minahasa.

Apalagi dia melihat kelompok Minahasa lebih nyata dalam melakukan gerakan pemisahan diri dari NKRI dibandingkan apa yang dilakukan Rahmawati cs. Dia berharap Polri tidak tebang pilih dalam menindak upaya separatisme ataupun makar. Didesak bertindak tegas, Mabes Polri berjanji akan mengusut kasus di Minahasa tersebut. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, deklarasi Minahasa Merdeka itu masuk kategori gerakanterlarangkarenasudah mengancam NKRI.

mula akmal/ rahmat sahid

Berita Lainnya...