Edisi 19-05-2017
Voting RUU Pemilu Kembali Ditunda


JAKARTA - DPR untuk kedua kalinya menunda pengambilan keputusan atas sejumlah isu yang menjadi perdebatan pada Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Rencana untuk melakukan voting kemarin kembali ditunda.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu berdalih voting terpaksa ditunda karena pemerintah berhalangan hadir di DPR. Awalnya ada 19 isu dalam RUU Pemilu yang pembahasannya deadlock sehingga harus divoting. Empat isu tergolong krusial sehingga votingnya kemungkinan dilakukan melalui rapat paripurna. Adapun 15 isu lainnya dinilai bisa divoting di tingkat pansus.

Tertundanya pengesahan RUU Pemilu menjadi UU membuat komitmen dan keseriusan pemerintah dan DPR dipertanyakan. Apalagi alasan pemerintah tidak bisa hadir di DPR dinilai tidak urgen. Awalnya RUU Pemilu ditarget selesai akhir April, lalu berubah Mei. “Publik diyakinkan bahwa bisa diselesaikan sesuai tenggat, tetapi kini faktanya ditunda lagi.

Ini pasti akan memunculkan pertanyaan,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi di Jakarta kemarin. Titi melihat, lambannya penyelesaian RUU Pemilu tak lepas dari tarik-menarik kepentingan di parlemen. Hal ini sekaligus menunjukkan ego partai masing-masing untuk meloloskan kepentingannya.

Satu kekhawatiran jika pengambilan keputusan berlarutlarut, menurut dia, adalah terbukanya peluang untuk barter kepentingan di antara fraksi dan pemerintah. Menurut Titi, sejak awal pembuatan draf dan pembahasan RUU Pemilu ini memang diinterupsi oleh hal-hal yang tidak perlu, misalnya pemerintah terlambat membuat draf.

Selain itu draf terlambat pula diserahkan ke DPR. Pansus DPR juga harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk tujuan yang dinilai tidak terlalu penting. “RUU Pemilu memang tidak ditempatkan sebagai prioritas sejak awal. Kalau tarik menarik begini akan berujung pada barter kepentingan dan risikonya mengabaikan pemenuhan tujuan pemilu,” ujar Titi.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, pemerintah meminta penundaan pengambilan keputusan terhadap 19 isu krusial dalam RUU Pemilu lantaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo harus ke Pulau Natuna bersama dengan rombongan Presiden Joko Widodo. Pemberitahuan tersebut baru diterima pada Rabu (17/5) malam.

“Kita sudah jadwalkan tapi mereka (pemerintah) minta tunda sampai hari Senin (22/- 5),” kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Lukman, sebenarnya DPR dan pemerintah sudah siap untuk mengambil keputusan terhadap seluruh isu krusial dalam pansus. Bahkan, DPR dan pemerintah sudah membuat draf dan tabulasinya.

Nantinya baik fraksi-fraksi maupun pemerintah tinggal menentukan sikap dengan voting, bukan lagi melakukan perdebatan filosofis, sosiologis, dan latar belakang atas sebuah pasal. “Jadi nanti sudah langsung kepada sikap. Karena kami anggap perdebatan sudah cukup,” ujarnya.

Satu dari empat isu krusial yang perdebatannya sangat alot sehingga kemungkinan keputusannya diambil melalui rapat paripurna adalah ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold). Fraksi terbelah antara 0% atau 20% kursi DPR. Lalu soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold ), fraksi punya usulan berbeda-beda, yakni 3,5%, 4%, 5% dan 7%. Kemudian sistem pemilu antara proporsional terbuka atau proporsional terbuka terbatas.

Terakhir, metode konversi suara ke kursi. Ada dua pilihan, yakni sainte lague murni atau kuota hare . “Empat pasal itu dibawa ke paripurna biar ramai. Tapi secara teknis kita sudah buat sedemikian rupa sehingga nanti pilihan dibuat dalam satu kertas suara,” jelasnya.

Lukman menegaskan, penundaan pengesahan RUU ini tidak akan mengganggu tahapan pemilu. DPR dan pemerintah bersepakat bahwa masih ada waktu yang cukup luang untuk menyelesaikan RUU tersebut. “Kalau mundurnya satu minggu, satu hari dua hari masih tidak mengganggulah,” ujarnya.

kiswondari



Berita Lainnya...