Edisi 19-05-2017
Ditjen Pajak Hanya Akses Rekening Rp3,3 Miliar ke Atas


JAKARTA– Tidak semua rekening nasabah akan diakses Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meski peme rintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Otoritas pajak hanya akan mengakses rekening dengan saldo minimal USD250.000 (sekitar Rp3,3 miliar). Kementerian Keuangan tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan teknis dari Perppu Nomor 1/2017. Salah satu ketentuan yang akan diatur adalah tentang batasan saldo mini mal yang wajib dilaporkan perbankan atau lembaga jasa keuangan.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah USD250.000. Jadi itu subjek yang bisa diakses sesuai standar internasional, maka kita gunakan batas saldo itu yang harus dilaporkan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta kemarin. Selain batas saldo, Menkeu menjelaskan, PMK nantinya akan berisikan hal-hal yang lebih teknis seperti standar dan format laporan, sanksi bagi perbankan atau lembaga jasa keuangan yang tidak lapor, serta prosedur dan protokol yang harus dijalankan dalam mengakses data rekening.

Menkeu menyebut, PMK saat ini sedang disusun sehingga diharapkan bisa dirilis sebelum 30 Juni. “Semuanya tentu kita sosial isasi dan konsultasikan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan selu ruh lembaga jasa ke uang an sehingga kita men dapat kan PMK yang baik dan bisa diimplementasikan secara efisien dan tidak membebani lembaga jasa keuang an,” ujarnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kembali menegaskan penerbitan perppu demi kepentingan nasional.

Sebagai salah satu negara anggota G-20 yang men dorong pertukaran data otomatis bagi kepen ting an perpajakan (AEoI) untuk di terapkan secara global, Indo nesia harus memenuhi komit men ter sebut. “Kondisi ini juga sangat critical karena banyak aset yang di-disclose setelah amnesti pajak sekitar Rp3.800 triliun, Rp1.000 triliun di antaranya deklarasi luar negeri,” kata dia. Meskipun begitu, Sri Mulyani memastikan, Kemenkeu akan menetapkan prosedur dan pro tokol yang jelas dan memastikan para aparat pajak yang memiliki akses akan menjadi subjek bagi disiplin internal sesuaidenganaturanper undangundangan.

Proto kol yang di gunakan pun sesuai dengan standar inter nasional. “Artinya ini tidak akan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, meng intimidasi atau menakut-menakuti masyara kat atau wajib pajak,” tambahnya. Selain itu, lanjut Menkeu, pi haknya juga akan memperkuat saluran whistblower Ditjen Pajak ke pa da masyarakat agar dapat me lapor kan aparat pajak yang nakal dan tidak disiplin.

Lang kah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami dan tidak berprasangka buruk tentang wewenang baru Ditjen Pajaktersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan main pelaksanaan perppu dalam bentuk PMK menjadi krusial untuk mengurangi perasaan cemas dan khawatir di masyarakat. Menko mengatakan, PMK nantinya harus dapat mencerminkan akuntabilitas proses akses data oleh aparat Ditjen Pajak.

“Misalnya, kalau ada informasi masuk kapan dibuka? Apa yang harus dilakukan pada saat dia membuka? Secara sistem, itu semua bisa ketahuan. Komputer mana yang mengakses data yang masuk? Itu bisa. Saya kira ini sangat penting bahwa harus ada aturan main, bukan filter, tapi aturan main,” imbuh Menko. Dia mengatakan, keputusan pemerintah memberikan imunitas kepada para aparat pajak, termasuk Menkeu, ditujukan agar mereka bisa melakukan tugas dengan tenang.

Menurut Menko, sanksi bagi para aparat yang menyalahgunakan data WP tidak perlu dimasukkan dalam perppu atau PMK karena telah diatur dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Dia sudah diancam pakai UU lain,” tambahnya. Menko menuturkan, perbincangan untuk meng ekse kusi AEoI sudah dilakukan selama pembahasan rancangan UU Amnesti Pajak.

Untuk itu tidak ada lagi alasan bagi WP untuk menyembunyikan hartanya di luar negeri karena hampir seluruh dunia, termasuk Singapura, akan memberlakukan keterbukaan data nasabah. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik penerbitan perppu sehingga Indonesia bisa menerapkan kesepakatan AEoI secara efektif pada September 2018. Menurut Agus, saat ini sudah ada 139 negara atau yurisdiksi yang berkomitmen menerapkan AEoI, termasuk negara-negara surga pajak seperti Panama, Bahama, dan British Virgin Island.

“Kita yakin WP kalau dia punya aset di luar negeri tidak akan bisa sembunyi di offshore center. Data ini juga bisa di rekonsiliasi dengan data amnesti dan ini nantinya akan membuat penerimaan negara berjalan dengan baik,” kata Agus. Ketua Dewan Komisioner OJKMuliamanHadadme yakini, nasabah tidak akan menarik uangnya dari lembaga jasa keuangan. Yang diperlukan adalah sosialisasi kepada nasabah secara intensif.

“Kita akan jawab dengan pemahaman yang lebih baik sehingga implementasi perppu bisa berjalan dengan baik,” kata dia. Muliaman juga berharap, perppu nantinya bisa diperkuat dengan revisi terhadap ber bagai UU di DPR untuk me mas ti kan bahwa Indonesia memiliki perangkat hukum yang kuat untuk menerapkan AEoI di mata internasional. Dia juga optimistis perbankan dan lembaga jasa keuangan sudah siap dengan format laporan standar atau common reporting standard.

Pasalnya, sebelum ada AEoI, perbankan dan lembaga jasa keuangan sudah memiliki kesepakatan Foreign Account TaxCompliance(FATCA) dengan Amerika Serikat. “Jadi aplikasi teknologinya sudah siap sehing ga tidak perlu lama lagi beradaptasi membuat laporan. Mungkin nanti akan sedikit disempurnakan sesuai ketentuan AEoI,” sebut Muliaman.

Dia juga berharap, Ditjen Pajak dan Kemenkeu menetapkan pro sedur dan protokol yang jelas agar perbankan dan lembaga jasa keuangan bisa meyakinkan para nasabahnya. Dengan be gitu industri dan nasabah bisa kembali tenang dan berak tivi tas seperti sedia kala.

rahmat fiansyah