Edisi 19-05-2017
Tajuk-Gebuk


Ketegasan adalah suatu hal yang sangat diharapkan datang dari seorang kepala negara. Ketegasan itu dibutuhkan minimal dari tiga sisi: ketegasan ucapan, ketegasan sikap, serta ketegasan tindakan.

Tanpa ketegasan akan banyak pihak yang akan merasa ringan-ringan saja untuk melanggar aturan. Belakangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung diam menyimak perkembangan kondisi sosial politik Indonesia yang sangat dinamis. Namun, akhirnya mulai keluar statement yang cukup tegas dan bisa dikatakan keras dari Presiden dalam menyikapi situasi kontemporer.

Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang tegas untuk merespons perkembangan sosial politik Indonesia. “Kita harus ingat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk, “ kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5).

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas gejolak saling tuding masalah anti-Pancasila, antikebinekaan, toleransi, serta keadilan di sektor hukum. Kalau kita mau simplifikasi, minimal ada dua kubu dalam perkembangan sosial politik belakangan ini, dan kedua kubu tersebut saling tuding dengan cukup keras. Sebenarnya ada kelompok ketiga, yaitu kelompok yang berusaha mengambil jalan tengah yang moderat, namun kelompok ini seperti berlalu ditiup badai saling tuding.

Sayang sekali, pola komunikasi Presiden bisa jadi akan sangat membingungkan baik bagi publik maupun bagi para penegak hukum serta pembantunya di pemerintahan. Presiden tidak menjelaskan siapa yang ingin digebuk. Kalau kita bicara antikonstitusi dan anti-Pancasila, minimal ada dua kutub berseberangan yang muncul.

Lalu mana yang ingin digebuk? Kita bisa membayangkan bagaimana penegak hukum bisa jadi akhirnya kebingungan terhadap istilah “gebuk” yang disebut Presiden Jokowi. Sekarang bukan masanya bicara mengambang seperti yang biasa dilakukan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Saat itu informasi terjaga sedemikian rupa, rapi dari atas sampai ke level grassroots. Sekarang dengan zaman sosial media semua punya tafsir masing-masing.

Tafsir yang beragam bisa menjadi sumber masalah baru, bahkan bukan tidak mungkin menjadi sumber malapetaka. Selain harus jelas dalam ketegasannya, Presiden Jokowi juga perlu lebih memperhatikan masalah secara saksama. Perkataan Presiden itu adalah fatwa dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai akhirnya fatwa dan ketegasan Presiden dianggap enteng karena kesalahan informasi.

Kalau dulu di masa Orde Baru orang mengkritik pernyataan Presiden itu di bawah tanah, saat ini orang secara terbuka mengkritik bahkan menyerang ucapan yang salah, bahkan membuat berbagai gambar lucu (meme). Sebagai contoh, Presiden Jokowi pernah menggunakan kata yang cukup tegas, bahkan cenderung keras, ketika harga daging meroket tinggi hingga kisaran Rp130.000.

Saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia sudah memegang daftar harga daging di Singapura dan Malaysia yang hanya di kisaran Rp 50.000 sampai Rp 55.000 saja. Presiden Jokowi lalu mengatakan bahwa dia tidak mau tahu caranya bagaimana, tapi para menteri harus bisa menurunkan harga daging hingga di bawah Rp80.000 sebelum Lebaran 2016.

Uniknya, tak lama setelah itu Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Dwi Ratna, perusahaan daerah terkait daging di Jakarta, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD DKI Jakarta (14/6/2016) mengatakan “Pak Presiden tanya ke saya, bisa enggak Rp80.000? Saya bilang enggak bisa, tapi Pak Menteri bilang bisa.”

Lalu Marina di depan anggota DPRD mengatakan “Bapak bunuh saya pun saya enggak bisa.” Pernyataan itu untuk menggambarkan bahwa tugas yang diberikan tak mungkin. Semoga ke depan kita melihat lebih banyak lagi ketegasan dari Presiden Jokowi dan juga aksi langsung dari para bawahannya untuk menjalankan ketegasan. Zaman berubah, pandangan pun berubah. Dalam era media sosial ini dibutuhkan ucapan tegas, sikap tegas, serta tindakan yang tegas.





Berita Lainnya...