Edisi 19-05-2017
OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan Tercapai


JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019 akan tercapai. OJK pun telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan.

”Kita mengikuti saja target pemerintah, dan hari ini (Kamis, 18/5) sudah hampir 69%. Sudah on the track -lah dan kita harapkan target inklusi keuangan akan tercapai pada 2019,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027diJakartakemarin. Dia menambahkan, keunggulan program inklusi keuangan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir ini dimaksimalkan oleh program pemerintah.

Sinergi ini diperkuat oleh data indeks inklusi dan literasi keuangan yang terus membaik. Hasil survei indeks literasi keuanganpada 2013berada dilevel 21,8% sementaratingkatinklusi keuangan sebesar 59,7%. Sementara pada 2016 terjadi perbaikan menjadi 29,6% untuk literasi keuangan dan 67,8% untuk inklusi keuangan.

Untuk mencapai angka tersebut, OJK baru saja meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027 sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan pada 10 tahun mendatang. Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, di masa kini maupun mendatang dalam ruang lingkup nasional, regional dan internasional.

OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai untuk memastikan perlindungan konsumen yang berkeseimbangan dengan tumbuh berkembangnya industri jasa keuangan. Tahapan tersebut meliputi Tahap Pembangunan periode 2013- 2017, Tahap Pengembangan 2018-2022, dan Tahap Akselerasi 2023-2027, dan mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct , serta edukasi dan komunikasi.

OJK bersama industri keuangan juga telah menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksa dana ritel, asuransi mikro, asuransi tani, dan sebagainya, termasuk mendekatkan dengan layanan tanpa kantor (Laku Pandai) dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

”Dengan pendekatan ini, kita bisa bangun secara bertahap dalam kebijakan keuangan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada industri keuangan,” ujarnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan, pemerintah menyambut baik inisiatif OJK ini sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2016.

Dia juga menekankan agar dalam pelaksanaannya strategi ini bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum tersentuh produk dan jasa keuangan serta memperbaiki upaya perlindungan konsumen keuangan, dengan mengubah pola pikir masyarakat. Dia menegaskan, masyarakat Indonesia harus menjadi cer das keuangan, tidak terkecuali masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini sulit menjangkau produk dan jasa keuangan.

kunthi fahmar sandy