Edisi 19-05-2017
Tim Reforma Agraria Dibentuk


JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk tim reforma agraria untuk mempercepat rencana kebijakan redistribusi dan sertifikasi aset sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sasaran kebijakan ini mengacu pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan lahan, penguasaan atau akses, serta penggunaan lahan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. ”Kita melihat perlu dibentuk tim guna kontinuitas pekerjaan reforma agraria. Tim ini akan terdiri atas tiga kelompok kerja atau pokja,” ujar Menko di Jakarta kemarin.

Ketiga pokja tersebut adalah Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial, Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA, dan Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Tugas Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaporan bidang pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA berfokus pada sertifikasi tanah rakyat dan pembentukan tanah transmigrasi. Sementara Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat akan dikembangkan melalui proyek Satu Desa, Satu Komoditi Unggulan. Selain itu, dia juga mendorong tim membentuk project office management (POM) di setiap kementerian/ lembaga (K/L) terkait.

Menko mengatakan, kebijakan reforma agraria harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas, termasuk siapa yang akan menjadi prioritas untuk diberikan lahan. Reforma agraria atau secara legal formal disebut juga dengan pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah.

Program ini dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkaittujuanitu, pada dasarnya subjek reforma agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan, maupun nonpetani/nelayan.

Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menambahkan, tim yang diketuai oleh Menko Perekonomian ini beranggotakan delapan K/L terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta KantorStafKepresidenan(KSP).

Kendati demikian, POM hanya dibentuk di lima K/L teknis meski tetap berkoordinasi dengan tiga K/L lain. Kelima K/L teknis itu adalah Kementerian ATR, Kemen-LHK, Kementan, Kemendes-PDT, dan Kemenkop UKM. ”Pembentukan POM bertujuan untuk mempermudah penyelesaian masalah yang mengganjal reforma agraria,” kata dia.

Dengan POM, setiap K/L dibebani tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di Kementerian ATR, masalah yang harus diselesaikan adalah seputar sertifikasi dan redistribusi lahan. Sofyan menambahkan, kebijakan reforma agraria akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Artinya, pemerintah membatalkan rencana sebelumnya melalui jalur revisi atas UU Pokok Agraria No 50 Tahun 1960 lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

rahmat fiansyah