Edisi 19-05-2017
Indeks Pemberdayaan Gender DIY Turun


YOGYAKARTA – Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berbanding lurus dengan keberpihakan kebijakan pro-perempuan seperti yang terjadi di DPRD DIY.

Jumlah legislator perempuan mengalami penurunan sehingga indeks pemberdayaan gender di DIY ikut turun. Kabid Pengembangan Partisipasi Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY Nelly Tristiana mengatakan, salah satu indikator keberhasilan kinerja BPPM tecermin dari keberhasilan perempuan meraih posisi di legislatif. “Persentase wakil perempuan yang turun 50% di DPRD DIY menyebabkan indeks pemberdayaan gender DIY sekarang turun,” katanya dalam Diskusi Penguatan Kapasitas Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di DPRD DIY kemarin.

Menurut dia, untuk mengatasi hal itu, BPPM DIY pun melakukan sejumlah program. Salah satunya dengan menjaring perempuan potensial untuk maju dalam Pemilu 2019 mendatang. “Sejak 2016, BPPM sudah mendata dan membukukan profil perempuan potensial, antara lain mencakup rekam jejak, kesiapan menghadapi Pemilu 2019,” sebutnya. Nelly mengatakan, sampai saat ini sudah 52 perempuan potensial yang dibukukan. Mereka digadang-gadang bertarung pada Pemilu 2019 dan harapannya bisa melenggang ke parlemen. “Nanti di 2018, kami bersama-sama KPPI akan roadshow ke parpol untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen, termasuk upaya memosisikan perempuan di nomor urut 1,” paparnya.

Dia mengakui, sangat sulit mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Setidaknya ada empat faktor yang sangat memengaruhi, yaitu uang, kultur parpol yang sangat maskulin, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta faktor rendahnya kepercayaan diri. Pada Pemilu 2009 lalu, keterwakilan perempuan di DPRD DIY memiliki 13 wakil perempuan dari 55 anggota. Namun pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan turun drastis, hanya mampu menempatkan enam perempuan. Lalu bertambah satu orang karena proses penggantian antarwaktu (PAW).

Pada kesempatan itu, Sekjen DPP KPPI Nurhasanah mengatakan, KPPI punya misi mendorong dan mengawal keterwakilan perempuan 50:50 pada 2030diparlemen. Namun misi KPPI mendorong kesetaraan gender di parlemen sangat berat untuk diwujudkan. Alasannya sampai saat ini dominasiperanlaki- lakidalamdunia politik masih kuat sehingga baikprosesmaupunprodukpolitik belum pro-perempuan. Menurut dia, keterwakilan perempuan 50:50 di parlemen sesuai dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mencanangkan Planet 2030, yaitu gender equality 50:50. Indonesia termasuk 1 dari 10 negara anggota PBB yang disiapkan menuju Planet 2030. “Misi dalam 13 tahun ke depan sangat berat. Saat ini dengan target keterwakilan 30% saja sangat sulit mencapainya,” kata dia.

NurhasanahmemintaKPPI DIY melakukan advokasi serta komunikasi dengan pimpinan parpol di DIY. Langkah yang dilakukan misalnya roadshow ke partai-partai dengan tujuan branding bahwa kader perempuan KPPI dari berbagai parpol siap menjadi wakil rakyat, siap untuk ikut pilkada. Dosen psikologi UII Dr Faraz Ummaya mengatakan, politik adalah persoalan kepercayaan.

Sebenarnya perempuan memiliki modal social untuk berhasil di bidang politik. “Imej di masyarakat adalah perempuan itu lebih jujur daripada laki-laki. Ini modal sosial yang sayangnya belum dimanfaatkan,” katanya.

Ridwan anshori



Berita Lainnya...