Edisi 19-05-2017
APBD Batu Dinilai Tak Pro Rakyat


BATU– Anggaran belanja langsung dalam APBD Kota Batu 2017 untuk masyarakat lebih kecil ketimbang anggaran belanja tak langsung. Karena itu, APBD Kota Batu 2017 dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Kepala Divisi Advokasi, Malang Corruption Watch (MCW) Atha Nursasi menyebutkan banyak hal yang patut dipertanyakan dari APBD 2017. Dia mencontohkan turunnya angka pendapatan dari 2016 senilai Rp21,98 miliar. “Ada yang tidak lazim dalam APBD Kota Batu tahun 2017. Pendapatan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp822,18 miliar, sedangkan pendapatan 2016 sebesar Rp844,16 miliar. Dewan semestinya kritis kenapa sampai terjadi penurunan pendapatan seperti itu,” tandasnya.

Selain itu, dari komposisi belanja diketahui APBD 2017 lebih banyak menggelontorkan anggaran untuk kepentingan Pemkot Batu ketimbang kebutuhan masyarakat. Atha menyebutkan, belanja APBD 2017 totalnya Rp844, 81 miliar. Jumlah ini terbagi untuk belanja tak langsung senilai Rp429,01 miliar dan belanja langsungnya Rp415,79 miliar. Ada selisih Rp13,216 miliar. “Melihat fakta ini, kenapa anggota dewan saat penyusunan APBD 2017 tidak bereaksi? Ini artinya APBD Kota Batu tidak prorakyat,” kata Atha.

Dia mencontohkan anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan hanya Rp36,221 miliar dari total anggaran Rp171,501 miliar. “Dari anggaran belanja langsung Rp36,221 miliar itu ternyata Rp7,488 miliar dipergunakan untuk belanja pegawai, salah satunya membiayai sertifikasi guru,” ucapnya. Melihat komposisi penggunaan APBD 2017, MCW berkesimpulan pejabat Pemkot Batu melakukan pemborosan anggaran. Dia mendorong agar DPRD menggunakan hak interpelasi atau hak angket atas APBD 2017.

“Jika DPRD tak berani melayangkan hak angket, kami menduga mereka (DPRD) bersekongkol dengan eksekutif dalam menyusun APBD 2017,” tandas Atha. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengakui ada penurunan pendapatan pada 2017 dibanding pendapatan di APBD 2016. Menurut dia, penurunan disebabkan turunnya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp35,49 miliar. Dana bagi hasil pajak dari provinsi juga turun Rp113 juta dan bantuan dari Pemprov Jatim juga turun Rp200 juta. Bahkan, pendapatan lainlain yang sah pun turun Rp35,28 juta.

“Dalam bulan ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sedang menyusun ulang anggaran dan kegiatan. Apabila ada kegiatan yang tak mungkin bisa dilaksanakan hingga awal Juli akan masuk dalam perubahan anggaran kegiatan (PAK) APBD 2017,” kata Punjul.

Maman adi saputro


Berita Lainnya...