Edisi 19-05-2017
Dewan Kritisi Bangunan Liar di Antapani Tengah


BANDUNG – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung mengkritisi masih berdirinya bangunan liar di bantaran sungai di Kelurahan Antapani Tengah yang merupakan fasilitas umum milik negara.

Sekitar 30 kepala keluarga hingga saat ini masih tinggal dan hidup di kawasan tersebut. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga mengungkapkan, sebelumnya pihaknya menerima laporan warga terkait adanya lokasi bangunan liar (bangli). Atas laporan tersebut pihaknya langsung melakukan peninjauan ke lokasi pada Senin (15/5) lalu. “Bangli tersebut berdiri di lahan bantaran, fasum milik negara, di mana di dalam bangunan tersebut dihuni oleh penduduk yang mayoritas pendatang dan bekerja sebagai pengepul. Diperkirakan ada sekitar 30 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bangli tersebut,” katanya saat dikon_ rmasi oleh wartawan Rabu (17/5).

Dia mengatakan, pihaknya telah berbicara ke salah seorang warga, bernama Yoyoh yang menempati salah satu bangunan liar tersebut. Menurut warga tersebut, awalnya di lokasi tersebut hanya berdiri satu bangunan dari 2002, sampai kemudian semakin tahun semakin bertambah banyak. Menurut Awang, beberapa upaya telah dilakukan baik melalui mekanisme pemerintahan, maupun melalui musyawarah, tetapi upaya untuk melakukan pembenahan. Namun langkah itu tidak kunjung berhasil. Yang juga mengkhawatirkan, kata Awang, di tempat tersebut juga pernah terjadi kasus remaja yang meninggal karena menenggak miras oplosan.

“Kota Bandung sedang melakukan percepatan ODF (Open Defecation Free) dan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat), di mana_tidak ada lagi saluran pembuangan yang disalurkan ke sungai, dan dari 151 kelurahan di Kota Bandung hanya baru satu kelurahan yang memenuhi kriteria tersebut yakni Kelurahan Rancanumpang,” jelasnya. Di Antapani Tengah kriteria tersebut hampir terpenuhi. Namun hingga saat ini terkendala oleh sanitasi di bangunan liar yang ada di RW 22 itu. Karena dalam pantauan langsung ke lapangan hampir semua bangunan di lokasi tersebut salurannya dibuang ke sungai.

Bersama dengan Kelurahan Antapani Tengah, Satpol PP dan Dinas Kesehatan, pihaknya juga meninjau dan berdiskusi terkait solusi untuk melakukan percepatan pembenahan areal tersebut melalui penegakan aturan yang humanis. Menurut dia, hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah merespons permasalahan di kewilayahan dengan cepat sebelum bangunan bertambah banyak, yang pada akhirnya sulit untuk melakukan pembenahan.

Anne rufaidah



Berita Lainnya...