Edisi 19-05-2017
LMDH Tolak Kebijakan Bagi-bagi Lahan


KARAWANG – Masyarakat hutan yang tergabung dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan) menolak rencana pemerintah untuk membagi-bagikan lahan hutan kepada petani yang menjadi korban konflik lahan dengan PT Pertiwi Lestari (PL).

Pemerintah rencananya akan membagikan 500 hektare lahan di kawasan hutan Telukjambe untuk 360 kepala keluarga. Rencana bagi-bagi lahan hutan ini merupakan keputusan tiga menteri, yaitu Menteri Agraria, Sofyan Jalil; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki serta Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamaksyari untuk menuntaskan konflik lahan yang sudah belangsung puluhan tahun.

“Keputusan pemerintah ini sudah mengusik ketenangan masyarakat LMDH karena lahan hutan akan dibagikan di luar LMDH. Padahal, lahan hutan seluas 12.000 hektare di dua BKPH (Badan Kesatuan Pemangku Hutan) Telukjambe dan Pangkalan sudah digarap oleh 4.081 warga. Jadi semua lahan hutan sudah digarap oleh LMDH, tidak ada lahan hutan yang kosong. Kalau mau diambil 500 hektare itu sama saja menggusur LMDH,” kata kordinator lapangan LMDH, Deni Hilman, kemarin. Deni menyebutkan, selama ini LMDH diam atas konflik lahan di hutan Telukjambe. Namun ternyata hasil mediasi para menteri atas instruksi Presiden Joko Widodo keputusannya seolah-olah malah mau mengusir LMDH yang sudah menggarap lahan hutan ini puluhan tahun.

Hal ini bukan solusi karena akan mengganggu garapan LMDH. “Sebenarnya konflik itu kan antara STTB (serikat tani telukjambe) dengan PT Pertiwi Lestari. Tetapi kenapa solusinya malah mengusik kami. Kami tidak akan tinggal diam dan pasti akan melawan,” tegasnya. Menurut Deni, jika sebagian besar petani penggarap yang tergabung dalam STTB itu sebenarnya sudah diakomodasi oleh LMDH dengan diberikan lahan garapan dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Namun, dalam pelaksanaannya mereka malah menentang program Perhutani dan menjual lahan garapan ke pihak lain serta berupaya untuk memiliki lahan tersebut. Makanya, mereka dikeluarkan dari LMDH dan tidak diberikan garapan.

“Kalau sekarang pemerintah memberikan kembali lahan garapan, lantas bagaimana dengan kami LMDH yang memang tidak mau menerima mereka lagi,” katanya. Untuk menindaklanjuti penolakan itu, LMDH juga akan menggelar aksi ke Kantor Bupati Karawang untuk menyampaikan penolakannya dengan menurunkan ribuan petani penggarap dari 16 LMDH Telukjambe dan Pangkalan pada Selasa pekan depan. “Kalau sudah terusik seperti ini, maka kami pun akan turun ke jalan untuk meminta keadilan,” katanya.

Nilakusuma



Berita Lainnya...