Edisi 19-05-2017
Pemekaran KBT Permudah Warga Akses Pelayanan Administrasi


BANDUNG – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bandung merespons positif menguatnya rencana pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KBT).

Pembentukan wilayah itu dinilai dapat memperbaiki berbagai sektor mulai dari pelayanan administrasi hingga pembangunan yang saat ini cenderung termarginalkan dari Soreang. Tokoh Masyarakat Kabupaten Bandung Agus Yasmin mengatakan, pemekaran KBT seharusnya dilakukan sejak lama. Apalagi masyarakat di bagian timur selalu sulit mengakses berbagai layanan pemerintahan. “Belum lagi, ada ketimpangan dari hal pembangunan dan penanganan masalah sosial di sana,” ujar Agus kemarin. Menurut Agus, fakta kurang terurusnya Bandung timur terlihat dari data RW mengenai penduduk miskin. Selain itu, dalam program perbaikan tata ruang pun selalu terjadi perbedaan mencolok.

“Dari kawasan Majalaya ke Solokanjeruk tampak kumuh. Tetapi berbeda kondisinya di selatan menuju Soreang,” tuturnya. Ditambahkan Agus, agar pemekaran KBT bisa secepatnya terwujud, pada dasarnya bisa didorong oleh Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDesI). Organisasi itu bisa segera mengambil langkah membuat rencana kerja. Tujuannya, membuat keputusan desa pemekaran. “Lihat tiap hari berapa masyarakat dari timur yang dilayani pemda? Berapa beban ongkos yang harus dikeluarkan?,” kata dia. Sementara itu, warga Rancaekek Taufik Ahmad, 42, menilai, sudah sepantasnya KBT bisa berdiri. Apalagi dengan susunan 15 kecamatan, sehingga telah sesuai dengan indikator daerah otonomi baru (DOB).

“Memang Pemkab tidak maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah timur jadi lebih baik terpisah saja,” ungkapnya. Taufik mengatakan, jika KBT terwujud, semua persoalan masyarakat di wilayah timur dapat di atasi secara cepat. Sebab selama ini karena berada jauh dari Soreang, kurang terawasi. “Bukti nyata saja soal banjir Rancaekek dari beberapa tahun tidak ada solusi apapun. Karena apa? Ya karena tak terpantau,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Anang Susanto mengatakan, pembentukan KBT memiliki berbagai mekanisme yang harus ditempuh. Mulai dari dukungan DPD hingga keputusan resmi. “Jika pembentukan DOB KBT atas instruksi pemerintah pusat kami dari DPRD akan membuka tangan jadi saat ini ikuti dulu prosedurnya,” katanya.

Dila nashear

Berita Lainnya...