Edisi 19-06-2017
Jaksa Agung Dinilai Langgar UU ITE


JAKARTA– Pernyataan kontroversi Jaksa Agung M Prasetyo terus menuai kecaman. Bahkan, tuduhan Jaksa Agung di sejumlah media massa terkait status hukum Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) bisa membawanya terjerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan apa yang disampaikan oleh mantan kader Partai NasDem kepada sejumlah media bisa saja dibawa ke ranah hukum sebagai pelanggaran atas UU ITE. “Iya kalau mau diarahkan ke sana (UU ITE) bisa saja,” ucap Chudry di Jakarta kemarin. Menurut dia, meski tidak secara langsung menuliskan nya di media sosial, konten yang disampaikan yang ber sangkutan mengandung unsur kebohongan dan pada akhirnya menjadi konsumsi publik. “Artinya Jaksa Agung memberikan, mengupload isi yang bersifat bohong,” tutur Chudry.

Di luar itu, bagi HT yang merasa dirugikan bisa juga melaporkan pernyataan Prasetyo itu ke pihak berwajib dalam kasus pencemaran nama baik. “Kalau misalnya HT merasa Jaksa Agung merugikan, laporkan saja lagi ke polisi bahwa Jaksa Agung memberikan berita bohong, pencemar - an nama baik,” tegasnya. Menurut dia, apa yang ditunjukkan Jaksa Agung tidak pantas dan menyimpang dari standard operating procedure (SOP)-nya sebagai pimpinan lembaga penegak hukum. “Mestinya kan jaksa agung itu menunggu keterangan dari kepolisian,” ujar Chudry.

Dia lantas curiga dengan in - formasi dini yang disampaikan oleh Jaksa Agung ini, yang ke - mudian berseberangan de ngan keterangan pihak Bareskrim Polri bahwa HT masih sebagai saksi. Chudry pun berharap ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ma nu - ver bawahannya ini, meng ingat sepengetahuan dirinya baru kali ini terjadi Jaksa Agung yang komentarnya me lampaui kewenangan lembaga lain.

“Ini sudah semacam (pe - lang garan) etika, walaupun tidak ada kode etiknya. Tapi baru kali ini terjadi jaksa agung yang bicara langsung terhadap suatu peristiwa yang belum polisi menetapkan tersangka, dia sudah menetapkan sebagai tersangka,” terangnya. Senada, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakir menegaskan bahwa Jaksa Agung tak punya kompetensi untuk mengatakan seseorang menjadi tersangka atas suatu kasus yang ditangani ke po lisi - an, termasuk dalam kasus HT. Apalagi, polisi sendiri telah membantah adanya pene tap an tersangka tersebut.

“Kompetensi wewenang me netapkan tersangka itu ke - polisian, enggak bisa diambil siapa pun karena itu kewe nang - an polisi. Absolut peng ancaman itu polisi yang menetapkan,” tegas Mudzakir. Dia menilai Jaksa Agung me - mang belum jelas menye but kan pasal apa yang dimak sud dalam pernyataannya. Namun, se - orang jaksa agung harus bisa menjelaskan tindak peng - ancam an apa yang dipakai hing - ga menyebut seseorang menjadi tersangka.

“Kalau dia (Jaksa Agung) pakai KUHP, maka 100% kewe - nangan itu ya ke polisi. Mesti - nya Jaksa Agung tidak me - nyam paikan apa yang menjadi proses di polisi,” imbuhnya. Pakar hukum dari Univer - sitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menilai tindakan Jaksa Agung menye - but HT tersangka dalam kasus yang ditangani polisi menan da - kan adanya intervensi. Pada hal, saat ini Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus pesan singkat dari HT kepada Jaksa Yulianto. Selain tidak pantas, kata dia, pernyataan Jaksa Agung itu melanggar undangundang.

“Jadi ini melanggar undang-undang dan melawan hukum,” katanya. Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menya ta - kan HT masih berstatus saksi terlapor dalam kasus SMS. Polisi, kata Martinus, baru akan melakukan gelar perkara pada Minggu 25 Juni 2017. “Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan yang akan kita gelar secara internal se hingga kita bisa menentukan apakah kasus ini akan kita naikkan ke proses penyidikan atau tidak,” jelas Martinus.

Pernyataan Martinus sekali gus mem - bantah komentar tenden sius Jaksa Agung yang menya ta kan HT telah menjadi ter sangka kasus SMS. Polemik ini berawal dari langkah Jaksa Yulianto yang melaporkan HT ke Bareskrim Polri pada 28 Januari 2016 atas tuduhan melanggar Pasal 28 UU ITE. SMS yang dikirimkan HT kepadanya pada 5 Januari 2016 dianggap Jaksa Yulianto se bagai ancaman. Tak cukup bukti, kasus itu tidak ditin dak lanjuti. Yang janggal, setelah 1,5 tahun kasus tersebut tiba-tiba kem - bali diangkat. HT di panggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait SMS itu pada Senin 12 Juni 2017 dan berstatus sebagai saksi terlapor.

Evaluasi Jaksa Agung

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil me nya - ta kan apa yang dilakukan Jaksa Agung merupakan ke takutan penguasa pada masya rakatnya sehingga dinilai anti kritik. “Tentu saja intervensi Jaksa Agung tidak boleh terlalu nyata dampak politisnya. Ini terus berulang, saya harap Presiden dapat mengevaluasi jaksa agung ini,” ucapnya. Nasir juga menilai apa yang di lakukan HM Prasetyo merupa kan preseden buruk bagi institusi hukum karena dinilai politis.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa meminta kejaksaan dan kepolisian pro - fesional dalam menangani suatu kasus. “Jangan kesannya ke - jaksa an dan kepolisian ber mainmain politik,” ujar Desmond kemarin. Per nyata an Desmond ini tentunya sangat beralasan se - bab kasus SMS tersebut di nilai - nya sangat politis. Kasus ini sendiri berawal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut restitusi pajak Mobile 8. Bah - kan, lanjut Desmond, Komisi III DPR sudah memanggil Dirjen Pajak, dan mereka menyata kan tidak ada pelang gar an per - pajak an yang dilakukan HT.

“Kita pernah bikin panja kasus penggelapan pajak yang dituduhkan Kejaksaan Agung ini. Dirjen Pajak menyatakan tidak ada pelanggaran per pajak - an yang dilakukan Pak Hary Tanoe. Itulah yang mem buat tuduhan Kejaksaan Agung ber - kaitan dengan pajak Mobile 8 itu tidak jalan.” “Dalam proses itu, Pak Hary Tanoe mengirim SMS kepada jaksa. Nah, harus - nya ranah-ranah ini kan tidak masuk akal SMS itu disebut ancaman. Pernyataan kalau saya bikin partai untuk bersihbersih. Tidak ada ancaman saya melihatnya di situ,” sambung dia. Karena itu, Desmond menilai laporan Jaksa Yulianto kepada polisi ini kental nuansa politik.

“Ada apa dengan ke jak saan memainkan kekuasaan politik plus Jaksa Agung bikin statement Pak Hary Tanoe tersangka? Berarti ini diduga ada order. Kalau bicara tentang jaksa agung ini ada apa? Ini kental sekali masalah politik - nya,” jelas dia. Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, pernyataan Jaksa Agung merupakan ben - tuk permainan politik untuk partai politiknya. Dia menilai hukum saat ini ditengarai di pakai untuk membungkam lawan po - litik atau oposisi. Dan, sinyal itu perlahan sudah mulai tampak ke permukaan.

“Jaksa Agung M Prasetyo telah melakukan penyalah guna - an jabatannya yang se harusnya menegakkan keadil an hukum dan hukum yang ber k eadilan, namun malah di salahgunakan untuk kepentingan politik. Wajar belakang an banyak beri - kan dukungan atas petisi copot jaksa agung,” ucapnya. Dia mengatakan masya ra - kat harus kembali menagih janji Presiden Jokowi dalam me - milih jaksa agung dari latar belakang profesional.

“Sangat sulit keputusan atau cita rasa hukum yang adil terwujud, se - bab pada saat yang sama jaksa dari kader parpol berpotensi berpihak membela kepen ting - an parpol, dan memihak ke pada kelompok dan golongan ter - tentu,” jelasnya. Atas dasar itu, Presiden Jokowi harus mengembalikan posisi jaksa agung dari ka langan profesional sehingga ke per - cayaan terhadap kejak sa an bisa pulih. Karenasaat inipene gak an hukum ketika jaksa dari kader parpol terindikasi kuat muatan politisnya

Dian ramdhani/rahmat sahid/rahmat sahid/mula akmal/sindonews



Berita Lainnya...