Edisi 19-06-2017
Ditjen Pajak Peroleh Akses Aset WNI di Hong Kong


JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Indonesia kini memperoleh akses untuk menelusuri harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di Hong Kong.

Kesepakatan tersebut diperoleh seusai Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Komisioner Departemen Penerimaan Dalam Negeri Hong Kong Wong Kuen Fai menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA). ”Dengan ditandatanganinya BCAA, pemerintah melalui Ditjen Pajak kini memiliki akses untuk mendapatkan informasi keuangan wajib pajak (WP) yang memiliki rekening keuangan di Hong Kong,” kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol kepada KORAN SINDO akhir pekan lalu.

John mengatakan, informasi keuangan yang diperoleh dari Hong Kong tersebut akan digunakan untuk melengkapi basis data perpajakan yang dapat digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan WP. Diharapkan, hal itu dapat mendorong kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama melaporkan penghasilan dan asetnya di luar negeri. Menurut John, kesepakatan ini sesuai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mengatur wewenang Ditjen pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan di Indonesia.

Selain itu, Hong Kong telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan pertukaran data secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEoI). ”Hong Kong juga telah mengesahkan peraturan domestik untuk pelaksanaan AEOI, yaitu Inland Revenue (Amendment) (No 3) Ordinance 2016 yang berlaku efektif mulai 30 Juni 2016,” kata John. Bagi Indonesia, kata John, Hong Kong merupakan mitra penting dalam hal perpajakan karena negara itu menempati peringkat keempat sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia sebesar USD2,2 miliar dalam 1.137 proyek pada 2016 berdasarkan data yang diperoleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kesepakatan dengan Hong Kong merupakan langkah awal Ditjen Pajak untuk memperluas kerja sama pertukaran data dengan negara lain. Ken berharap, setelah Hong Kong, pihaknya memperoleh akses data WNI yang ada di Singapura.

Rahmat fiansyah