Edisi 19-06-2017
APBD-Danais- Dana Desa Harus Selaras


YOGYAKARTA– DPRD DIY merekomendasikan Pemda DIY memperkuat konsolidasi perencanaan pembangunan daerah dengan penyelarasan alokasi APBD dengan Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, legislatif mendukung Pemda DIY menjalankan amanat konstitusi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan sesuai UU Keistimewaan seperti yang ada di pasal 5. “Di dalam pasal itu ada amanat keistimewaan bagi Pemda DIY mewujudkan kesejahteraan. Kita berharap program pembangunan DIY lebih baik lagi ke depan dengan adanya perencanaan dan penyelarasan program sampai tingkat desa,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Pemda DIY diharapkan memperbaiki sistem tata kelola keuangan dengan melibatkan inspektorat dari awal perencanaan program bersama BPKP dan KPK. “Kita mengapresiasi pada tahun anggaran 2016 tidak ada OTT dari KPK. Ke depan harus diperkuat komitmen antikorupsidenganwujudkan zero tolerance for corruption di lingkungan Pemda DIY. Masyarakat dapat mengawasi kinerja keuangan Pemda DIY,” papar Eko.

Eko mengatakan, secara khusus pentingnya peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemda DIY. Persoalan SDM memang butuh waktu dan melelahkan. Tapi adanya penghargaan pelayanan publik dari pusat, itu juga lahir karena adanya perencanaan yang baik. “Kualitas PNS harus bisa ditingkatkan lagi, untuk mendorong perbaikan kualitas PNS agar mau sekolah itu untuk tujuan akhir bisa memberikan pelayanan publik lebih baik,” tegasnya.

Menurut dia, untuk peningkatan kualitas SDM ini, sebaiknya segera berkonsultasi dengan pimpinan, sekretaris daerah agar pegawai yang layak dan memiliki kompetensi berkesempatan bersekolah lagi. “Investasi SDM PNS ini mutlak harus dilakukan agar pelayanan publik meningkat. Tugas Pemda DIY adalah melayani, melindungi, dan memberdayakan rakyat sehingga kualitas SDM perlu ditingkatkan,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK Perwakilan DIY memberikan DIY predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini yang disandang oleh DIY ini merupakan yang ketujuh secara berturut-turut. Namun, bukan berarti DIY bebas permasalahan. Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan, permasalahan tersebut antara lain temuan pemeriksaan atassistempengendalianintern (SPI), yakni kesalahan penatausahaan persediaan yang belum tertib.

Pemda DIY juga belum memiliki standard operating procedure (SOP) pengesahan penerimaan dan penggunaan atas dana bantuan yang langsung diterima oleh SKPD. Menurut dia, selanjutnya ada temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pengelolaan aset tetap belum sesuai ketentuan, aset tetap kabupaten/kota yang diserahterimakan ke Pemda DIY sesuai UU No 23/2014, termasuk aset tetap 2016 dan belum divalidasi.

Dia mengatakan, pada 2016 merupakan tahun kedua penerapan pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Pemda DIY harus lebih komprehensif menyampaikan seluruh hak, kewajiban, kekayaan, perubahan kekayaan hasil operasi, realisasi anggaran, dan sisa anggaran lebih. “Pemda dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pemeriksa LKPD,” paparnya.

ridwan anshori

Berita Lainnya...